Sudahkah Dana Otonomi Khusus Papua Memberikan Kesejahteraan Perekonomian bagi Rakyat Papua?

Dalam aspek ekonomi, Pemerintah Daerah Papua lagi-lagi hanya menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat Papua, baik itu berupa  jalan, jembatan, pasar dan sebagainya. Meski di samping itu terdapat pembuatan program-program penyuntikan modal untuk para UMKM-UMKM yang turut ditujukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan mereka.

Permasalahan yang ada di lembaga-lembaga khusus di Papua dapat diselesaikan dengan membangun struktur kelembagaan yang rasional, fungsional dan sinergis. Tampaknya dibutuhkan juga revitalisasi MRP/PB baik dari rekrutmen dan kapasitas anggotanya dengan memperhatikan tingkat pendidikannya. MRP/PB harus betul-betul bisa merepresentasikan kepentingan rakyat Papua diatas kepentingan pribadi atau golongannya. Lebih jauh lagi harus bisa mengadvokasi apapun yang menjadi kebutuhan dari masyarakat Papua, seperti hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan. Perlu adanya skala prioritas yang harus dibuat oleh MRP terkait untuk meletakkan agenda strategis yang ada. Juga harmonisasi diantara lembaga-lembaga khusus di Papua.

Permasalahan terkait pengaturan keuangan dana otsus yang dinilai kurang transparan serta diduga terdapat praktik korupsi, pemerintah pusat perlu melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah. Ketimpangan alokasi dana dimana daerah yang seharusnya menerima alokasi dana yang besar malah mendapatkan porsi yang tidak proporsional atau sebaliknya. Masalah ini justru akan memicu ketegangan sosial di Papua yang menyebabkan kemunculan gerakan separatisme dari akar rumput yang menganggap bahwa pemerintah pusat kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat daerah. Sehingga perlu adanya efisiensi birokrasi terutama masalah anggaran agar terciptanya keuangan daerah yang transparan dan tepat sasaran.

Menjadi penting yaitu pembuatan masterplan dari dana otsus itu sendiri yang mengacu pada skema pembangunan Papua berdasarkan wilayah dan pendekatan adat dengan tujuan untuk memudahkan proses pembangunan di wilayah yang sangat luas dengan permasalahan yang berbeda-beda.

Untuk mengurangi kentalnya aspek politis, maka perlu dibuat aturan untuk mengurangi kentalnya aspek politik tersebut. Tujuannya untuk mencegah para politisi mengintervensi masuknya program-program yang tanpa melalui proses musyawarah dan aturan yang berlaku.

Terlepas dari itu semua, permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papua yang belum kunjung selesai meski otonomi khusus sudah bergulir selama 21 tahun itu harus segera diselesaikan. Penyelesaiannya tidak lain dengan mengurai inti dari permasalahan-permasalahan tersebut yang masih belum terselesaikan.

Perlu ada solusi penataan otonomi khusus Papua. Menurut saya, sumber daya manusia dari masyarakat Papua itu sendiri yang jadi penentu bagaimana Papua kedepan dengan otonomi khususnya. Terlebih peningkatan kualitas sumber daya manusia dari kalangan pemangku kebijakan baik dari eksekutif maupun legislatif untuk mewujudkan pemerintahan yang memiliki kapabilitas, efisien dan sinergis.

Bagaimanapun, aspek pendidikan menjadi yang terpenting untuk masyarakat Papua. Hingga saat ini belum ada desain pendidikan Tanah Papua yang disusun secara jangka panjang yang dimulai dari perencanaan, implementasi, pendampingan hingga evaluasi. Desain pendidikan di Tanah Papua harus berbasis pada kondisi geografis, demografi, sosial dan budaya secara dialogis dan partisipatif secara bersama dengan pemangku kepentingan yang ada.

Pendidikan ini sebagai pilar utama agar warga Papua bangkit dari keterpurukan yang tergambar dari Indeks Pembangunan Manusianya hingga saat ini masih menduduki posisi terendah di Indonesia. Hanya pendidikan yang mampu untuk mengangkat IPM rakyat Papua. Sebanyak apapun dana Otsus untuk Papua, ketika SDM di Papua sendiri tidak mampu untuk mengelola dana tersebut agar menghasilkan output yang sesuai dengan harapan, efisien dan maksimal, maka semuanya akan tidak berjalan sesuai dengan harapan.