Model Build Operate Transfer (BOT) dalam Public Private Partnership (PPP)

Dimana sektor privat dapat mendesain dan mengoperasikan fasilitas yang telah dibangun dan apabila masa konsesi telah selesai atau habis dapat mengembalikan dan menyerah terimakan kepada pemerintah. 

Dengan demikian, pihak swasta yang terlibat dalam kesepakatan pembangunan dengan model Build Operate Transfer (BOT) ini menyiapkan dana untuk pengadaan material, peralatan dan menyiapkan jasa dalam proses pembangunannya. 

Setelah pembangunan selesai, pihat swasta bisa mengoperasikan dan mengambil manfaat dari semua biaya yang telah dikeluarkan saat membangun proyek tersebut sampai sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaanya model Build Operate Transfer (BOT) memiliki manfaat dan kendala baik dari pihak pemerintah ataupun pihak swasta. Beberapa manfaat dari pihak pemerintah yang bisa diperoleh dengan menggunakan model ini adalah keuntangan dalam hal finansial dan administratif. 

Pemerintah tidak harus mengadakan studi kelayakan, yang mana kita tahu studi kelayakan memerlukan biaya yang sangat besar. Lalu, manfaat yang lain adalah ketika kontrak kerjasama berakhir segala bentuk bangunan dan fasilitas di serahkan kepada pemerintah dan dapat dimanfaatkan kembali oleh pemerintah. 

Sementara kendala yang di hadapi pemerintah dengan menggunakan model ini adalah melepaskan pengelolaan hak serta aset-aset strategis tertentu kepada pihak swasta selama beberapa waktu tertentu.

Untuk pihak swasta sendiri manfaat yang bisa diambil dari model ini adalah para pihak swasta dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah yang letaknya strategis dan mempunyai nilai ekonomis. 

Sedangkan kerugiannya adalah butuh waktu dan kajian mendalam serta perhitungan dan pertimbangan yang matang dalam menggunakan model ini, agar meminimalisir resiko kerugian yang bisa terjadi.

Penerapan Public Privat Partnership (PPP) dengan model Build Operate Transfer (BOT) ini merupakan proyek untuk jangka panjang dan mempunyai nilai investasi yang besar maka dari itu antara pihak swasta dan pemerintah harus membuat kontrak jangka panjang, detail dan meminimalkan resiko kerugian. Sehingga, akan memberikan keuntungan dan manfaat dari kedua belah pihak baik swasta maupun pemerintah.