Melihat gegernya pemberitahuan seputar lem aibon yang telan anggaran biaya sampai milyaran, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat suara. Dirinya katakan jika kesalahan tersebut timbul lantaran sistem yang diwariskaan oleh gubernur sebelum yakni Basuki Tjahaja Purnama, akrab dengan panggilan Ahok.
"Saya cek, jadi tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Kalau sistemnya smart maka dia akan melakukan kalkulasi, kegiatan A B C D E F G, itu enggak logis kalau dilakukan dengan angka yang tidak proporsional," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
3. Sistem tersebut pernah dapat penghargaan Bappenas
Melirik lebih jauh ternyata sistem yang timbulkan polemik tersebut pernah sabet penghargaan. Dari lamam detik.com, Eks Staf Ahok Ima Mahdiah, anggota DPRD DKI dari PDIP, mantan staf Ahok. (Dwi Andayani/detikcom) katakan sistem tersebut justru bikin kebanggan tersendiri saat era Gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), iya juga tepis ucapan Anis yang katakan kesalahan data bersumber dari siatem tersebut.
"Tidak benar bahwa sistemnya yang salah. Dulu tidak ada masalah, malah dapat penghargaan dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan dicontoh oleh kota-kota lain," kata Ima kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).
4. Benarkah sitem tersebut dapat penghargaan Bapennas?
Dari info yang diberikan Beritagar.id, tertulis jika Sistem e-budgeting DKI Jakarta pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu inovasi perencanaan terbaik di Indonesia selama dua tahun berturut-turut.Â
Predikat itu disematkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2016 dan 2017. Inovasi perencanaan yang dimaksud adalah sistem penganggaran dengan e-budgeting, e-planning, e-musrenbang, dan e-komponen.
Dan melirik sejarahnya, rupa-rupanya penggunaan e-budgeting dalam penyusunan anggaran pemerintah ibu kota telah direncanakan saat Presiden Joko Widodo menjabat sebagai gubernur Jakarta. Beliau mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 145 tahun 2013, namun baru mulai dijalankan penuh ketika Ahok memerintah pada 2015. Pergub tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Opini publik
Menanggapi informasi tersebut banyak opini-opini membawa angin pro dan kontra berseliweran di dunia maya. Dari yang sekedar memberi masukan, menghujat bahkan ada pula yang mengarah pada pembenaran dari hal-hal di atas.Â
Namun sejatinya namanya opini adalah hasil pola pikir masyarakat terhadap apa yang didapatnya. Khawatir menimbulkan hal yang tidam diinginkan, dengan berat hati saya tidak mampu mengajak opini publik ada ditulisan ini.
