Dalam momentum elektoral, khususnya mereka yang ikut berkompetisi, banyak yang tiba-tiba menjadi dermawan layaknya philantropis. Membagi sembako dan membagi uang kepada rakyat padahal aslinya pelitnya naudzubillah. Banyak juga yang tiba-tiba menjadi paling merakyat. Slogan-slogan membela wong cilik berkumandang. Itulah demokrasi elektoralisme. Di mana demokrasi hanya dimaknai oleh mereka yang memiliki syahwat kekuasaan, dimaknai hanya sebatas lima tahun sekali. Bagi mereka, demokrasi adalah pelimu, eh pemilu. Bukan demokrasi yang berorientasi tugas suci mengurus rakyat di antara dua ajang elektoral.
Di dalam kepala, yang dipikirkan hanya bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, agar dengan kekuasaan itu, aturan main dapat dibuat seenaknya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Rakyat tidak lain hanya sebatas dilihat sebagai syarat bagaimana kekuasaan diperoleh. Itulah kenapa, rakyat terkadang diperlakukan layaknya sebuah konsumen di dalam pasar, kandidat selalu memoles dirinya seperti barang yang berkualitas, lalu mengobral dirinya sendiri untuk dibeli oleh rakyat layaknya sales marketing.
Rakyat seolah hanya obyek transaksional, setelah terpilih, kandidat merasa tidak berhutang apa-apa lagi. Karena suara mereka dianggap telah dibeli tanpa beban tanggung jawab. Setelah kandidat terpilih, mereka mengisolir dirinya dari rakyat, duduk di atas kursi empuk sambil bagi-bagi konsesi. Sesekali, rakyat dicekik dengan aturan yg tidak memihak. Demikian, demokrasi dibuat menjadi ironi. Demokrasi yg lahir berdasar pada pandangan "vox populi vox dei", demokrasi yg harusnya dibangun di atas kemaslahatan rakyat, menjadi demokrasi yang hanya membahas keperluan rakyat pada waktu lima tahun sekali dengan slogan-slogan kosong. Setelah itu yang dibahas adalah; "dapat proyek apa, dan, berapa untungnya?"
Ohiya, selamat & sukses 45 dewan terlantik di Kabupaten Pacitan, semangat cari pulihan modal yaa. Mmmuah. Aku sayang kalian. Ketcup Manjah
