Veto Amerika Serikat (AS): Belenggu PBB dalam Mewujudkan Keadilan di Palestina

Palestina telah menjadi "arena" konflik dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Israel dalam beberapa dekade terakhir dengan ratusan ribu rakyat Palestina sebagai korban utamanya. Telah banyak korban yang berjatuhan dengan total korban tewas mencapai 31.045 orang serta sebanyak 72.654 orang terluka akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 dan sekitar 72% (persen) korban merupakan anak-anak dan perempuan. 

Atas kondisi yang begitu miris ini, berbagai macam respon timbul dari banyak pihak, salah satunya respon oleh Majelis Umum PBB yang kini telah menyatakan dukungan mutlak terhadap upaya Palestina untuk menjadi angota penuh PBB.

Sebelumnya, Dewan Keamanan (DK) PBB juga telah sering melakukan bebagai resolusi dan deklarasi sebagai respon terhadap tindakan kejahatan kemanusiaan berat yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina, namun selalu saja tunduk dihadapan Hak Veto yang digunakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk melindungi Israel.

Dewan Keamanan PBB, sebagai badan utama yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dianggap telah gagal untuk mengambil tindakan yang tegas dalam menyelesaikan konflik ini.

Ketidakseriusan PBB dalam Menangani Konflik dan Pelanggaran HAM Berat di Palestina

PBB telah mengeluarkan banyak resolusi dan deklarasi yang mengutuk pelanggaran HAM di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Namun, resolusi dan deklarasi ini seringkali diabaikan oleh Israel. Oleh karena itu, PBB dianggap tidak serius dan tidak tegas dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Palestina dengan wewenang dan kekuatan hukum yang dimilikinya sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. 

Salah satu contoh ketidakseriusan PBB adalah kegagalannya untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. PBB telah menyerukan pendirian negara Palestina sejak tahun 1947, namun Israel terus menduduki wilayah Palestina dan mencegah pendirian negara Palestina sebagai negara yang merdeka. PBB juga gagal untuk menghentikan pembantaian yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina serta gagal menghentikan pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina, yang semuanya itu merupakan pelanggaran hukum internasional yang sangat jelas.

Dampak Hak Veto Amerika Serikat

Digunakannya hak veto Amerika Serikat dalam sidang PBB telah menjadi hambatan utama bagi upaya PBB untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Palestina dan juga yang menjadi hambatan utama dalam menjadikan Palestina  sebagai anggota penuh PBB. 

Amerika Serikat telah seringkali menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel terutama pada resolusi-resolusi yang mengkritik dan mengutuk tindakan Israel yang kemudian berdampak pada gagalnya gencatan senjata yang selalu diserukan oleh Dewan Keamanan PBB untuk meredam komflik yang terjadi.

Penutup

Menangani konflik dan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Palestina adalah tugas yang cukup kompleks dan menantang. Namun, PBB sebagai organisasi internasional yang salah satu tugasnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengambil tindakan tegas untuk dapat segera menyelesaikan konflik ini dan mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina.

Penulis: Muhamad Shochifudin & Budi Ardianto, S.H., M.H.