Tidak Mempertahankan Pemimpin yang Buruk

Dalam konteks umum, mempertahankan pemimpin yang buruk mulai dari Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, Camat, Kepala Desa, Ketua RW sampai ketua RT bahkan kepala rumah tangga atau sebaliknya ibu rumah tangga tidak dianggap baik, karena dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada keluarga masyarakat bangsa dan negara.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus sesegera mungkin mencopot para pembantunya yang menguasai berbagai sektor vital rakyat jika dilapangan ditemukan ada ketidakberesan dan ketidakmampuan dalam mengemban tugasnya. sehingga departemen yang dipimpinnya benar-benar bersih.

Gubernur walikota dan bupati juga harus seirama dengan atasannya. buang ke laut bawahan-bawahan yang merasa menjadi raja kecil di kantornya. mulai dari kepala dinas, camat, lurah dan kepala desa.

Kenapa mempertahankan pemimpin yang buruk tidak dianggap baik? karena pemimpin yang buruk memiliki dampak negatif yang sangat signifikan pada keluarga masyarakat bangsa dan negara.

Pemimpin yang buruk adalah para pemimpin atau leader yang tidak berhasil dalam menerapkan nilai-nilai positif di dalam kepemimpinannya dan cenderung memprioritaskan kepentingan pribadinya keluarga partai dan golongannya daripada atau diatas kepentingan bersama.

Pemimpin yang buruk yaitu yang dangkal didikan ilmu dan agama, minimnya pengalaman serta bejatnya akhlaq dapat merugikan rakyat dalam berbagai cara. mulai dari pelanggaran hak asasi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, dan korupsi. Oleh karena itu, penting untuk berusaha menggantikan pemimpin yang buruk dengan pemimpin yang lebih baik dan mampu memenuhi tanggung jawab kepemimpinan dengan adil dan efektif.

Pemilu 2024 tinggal 4 bulan lagi (14 februari 2024). pada hari itu nasib bangsa akan ditentukan oleh kita sendiri selaku pemilih dan pemberi mandat kepada mereka yang katanya ingin menjadi wakil rakyat dan pelayan masyarakat. ditangan kita kebijakan pemerintah akan menjadi baik atau semakin acak kadut tergantung dengan figur politisi dan pejabat publik macam apa yang akan kita pilih. apakah akan terus mempertahankan wakil dan pelayan rakyat yang hanya datang per lima tahun sekali itupun melalui utusan, lalu setelah terpilih nyaris tak terdengar hasil kerjanya, malah yang nyaring tersiar hanya suara harta kekayaannya. dan baru turun lagi ke rakyat ketika ingin melanggengkan kekuasaannya kembali dan meninggalkan perpecahan di masyarakat. atau memberi mandat kepada pendatang baru yang notabene masih idealis dan masih mau menerima ketika diluruskan.

Berbarengan dengan pileg juga pilpres. bila kita ingin bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik tentunya kita harus memilih pemimpin yang baik. dan harus kompak kita perbarui semuanya mulai 2024, pilih pemimpin yang berakhlak tinggi. lalu bagaimana cara mengetahuinya? "tingkat tertinggi ibadah seseorang adalah akhlaq nya".

Selesai Pileg Pilpres kita menuju Pilgub. lagi lagi.. sudi kah kita terus dipimpin Gubernur yang tidak menghasilkan apa-apa untuk kemaslahatan propinsi yang dia pimpin? begitupun sebaliknya, jika memang Gubernur kita layak untuk dipertahankan, pertahankan gubernur yang telah memberikan manfaat banyak untuk rakyat untuk terus memimpin, bahkan bila perlu sampai hari kiamat.

Selesai Pilgub nyambung pilkada. Bupati dan walikota adalah anak tangga terdekat dalam mencapai kehidupan bernegara, di kabupaten kita membuat KTP KK dan akta lahir, satu-satunya harta kekayaan yang wajib dimiliki meskipun rakyat tidak bergelimang harta, di kabupaten program kerakyatan turun tidaknya ke masyarakat. jangan mengira walikota atau bupati yang sudah menjabat satu atau dua periode adalah karena keberhasilannya. patut dilihat dulu kiri dan kanan bila masih dijumpai pembangunan infrastruktur saja semrawut apalagi wilayah yang posisinya sebagai penunjang ibukota masih ambyar. apa yang mereka maksud dengan slogan lanjutkan?

Riuh rendah pemilu akan ditutup dengan pesta demokrasi Pilkades. proses memilih raja miniaturnya Indonesia. Raja Diraja yang akan memperelok rupa kurva pemerintahan Indonesia. raja yang sentuhannya langsung terasa sampai ke ulu hati.

Disini, hati nurani manusia diuji ketika memilih. karena godaanya melulu uang yang bila dihitung secara matematis hanya bernilai seharga satu butir telur puyuh. tetapi mudharat nya membuang banyak umur sia-sia.

Pemimpin di desa adalah tolak ukur bangsa ini mau maju atau memang mau kita hancurkan sama sekali. asah kesadaran kita dengan memilih sosok yang tidak bermasalah hingga ketika terpilih tidak membuat bahkan menambah masalah ditengah-tengah permasalahan bangsa yang terkotak-kotakan dan terkoyak.

2024 adalah moment terbaik untuk secepatnya mengganti pemimpin yang buruk dengan pemimpin yang baik. ganti presiden. memang sudah waktunya karena Pak Jokowi sudah tidak bisa menjadi presiden lagi. ganti gubernur, ganti walikota, ganti bupati, ganti kades, ganti pakaian pemerintahan yang lama-lama dengan yang baru se baru-baru nya. kita ganti para pemimpin ini dengan model yang berkarakter dan berakhlak. yang sesuai dengan konteks Islam.

Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip keadilan, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab, sangatlah penting dalam kepemimpinan. Islam mendorong umatnya untuk mendukung dan memilih pemimpin yang memiliki kualitas-kualitas tersebut. Pemimpin yang buruk, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat dan negara.

Namun, dalam situasi tertentu di mana menggantikan pemimpin buruk dapat mengakibatkan lebih banyak kerusakan atau ketidakstabilan, ada pertimbangan untuk mengambil tindakan yang bijak. Hal ini bisa terjadi, misalnya, dalam situasi di mana pergantian kepemimpinan dapat mengarah pada konflik bersenjata atau krisis sosial yang lebih besar. Dalam hal seperti ini, mungkin ada pertimbangan untuk mencari solusi yang menghindari kerugian besar bagi masyarakat.

Namun, tujuan akhir harus tetap menuju pemimpin yang adil, amanah, dan bertanggung jawab. Jika ada cara damai dan konstitusional untuk melakukan pergantian pemimpin yang buruk dengan yang lebih baik, itu adalah jalan yang lebih diinginkan dalam pandangan Islam maupun dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas.