Bela Negara dalam Pembangunan Nasional

 

LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum pembanguna nasional terdapat dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan nasional menjadi landasan penyusunan program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Adapun tujuan Bernegara atau Tujuan Nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

• Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
• Memajukan kesejahteraan umum,
• Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar-kan kemerdekaan, perdamaaian abadi, dan keadilan sosial

Pada hakekatnya, pembangunan nasional merupakan wujud perjuangan secara terus menerus dari setiap warga negaranya berdasarkan profesinya dengan prestasi terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Kesejahteraan lahir-batin, jasmani-rohani, materiil-spiritual menjadi kebutuhan hidup dan kehidupan setiap anggota masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain, setiap individu, setiap kelompok masyarakat, bahkan setiap negara di dunia mempunyai kepentingan yang memungkinkan terjadinya perebutan atau persaingan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan, dan bahkan memungkinkan terjadinya pelanggaran norma, yang selanjutnya bisa menimbulkan pertikaian dan bahkan peperangan. Disinilah pentingnya membangun visi setiap warga negara dan visi bersama dalam membangun masa depan bangsanya.

Bagi bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lain di dunia, dalam rangka pembangunan nasionalnya, setidaknya ada beberapa isu penting yang menjadi bahan pertimbangan yaitu isu tentang hak azasi manusia (HAM), supremasi hukum, lingkungan hidup, demokratisasi, dan globalisasi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa isu-isu tersebut merupakan persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara-negara saat ini.

Bagi bangsa Indonesia, diberlakukannya UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih mengutamakan azas desentralisasi kekuasaan dan kewenangan kepada daerah, juga merupakan isu yang diharapkan dapat mendorong percepatan bagi proses pembangunan nasional melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan negara-negara, sebenarnya tidak ada negara yang terbelakang, melainkan negara yang salah urus atau pengelolaan yang kurang baik (mismanagement, undermanage). Terdapat beberapa bukti sebagai akibat dari kekeliruan dalam kebijakan publik atau manajemen pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai contoh, terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, penyebab utamanya berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain berkaitan dengan masalah-masalah dalam negeri seperti kondisi sosial-politik dan keamanan yang tidak stabil, ekonomi biaya tinggi karena inefisiensi dalam proses produksi, praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan sistim perekonomian yang tidak mengakar ke bawah. Faktor eksternal berkaitan dengan lembaga internasional, seperti pinjaman yang disalurkan utamanya hutang jangka pendek yang ternyata menjadi perangkap, memberatkan negaradebitur karena membengkaknya hutang dan bunga hutang sebagai akibat dari terjadinya gejolak mata uang asing khususnya US$.

Dalam sejarah politik dan pemerintahan di Indonesia, tumbangnya pemerintahan Orde Lama pada tahun 1966 disebabkan karena banyaknya tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang menyimpang dari kemurnian Pancasila dan UUD 1945, diantaranya diterapkannya nasakom. Tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 disebabkan karena maraknya penyimpangan dalam penyelenggaraan pembangunan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyimpangan tersebut menjadi pendorong terjadinya krisis ekonomi yang hingga saat ini belum terselesaikan bahkan cenderung berkembang menjadi krisis multidimesi yang semakin komplek. Ini menunjukkan belum mantapnya ketahanan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa kita.