Polemik UKT Mencekik: Beasiswa Luar Negeri Jadi Pilihan

(Tanggapan terhadap tulisan Mohammad Rayhan Baehaqie Justitio)

Oleh: Muhamad Raafi Ferdiana

Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dan Universitas Brawijaya (UB), telah memicu gelombang protes dari mahasiswa. Kebijakan kenaikan UKT yang mencapai dua kali lipat atau lebih ini dianggap memberatkan, terutama di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil pasca pandemi. Mahasiswa merasa kenaikan ini tidak hanya membebani secara finansial, tetapi juga tidak disertai dengan transparansi atau dialog yang memadai antara pihak universitas dan mahasiswa. Respons dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan "pilihan" dan bukan kewajiban semakin memperburuk keadaan. Alih-alih meredakan situasi, pernyataan ini memicu kekecewaan yang lebih mendalam, karena dianggap tidak mencerminkan empati terhadap realitas yang dihadapi generasi muda.

Gelombang protes mahasiswa mencerminkan keresahan yang telah lama terpendam terhadap sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Di Universitas Brawijaya, misalnya, tagar #TurunkanUKTUB berhasil menjadi trending topic di media sosial X, menunjukkan bagaimana ketidakpuasan ini menjadi isu nasional. Mahasiswa tidak hanya menuntut penurunan UKT, tetapi juga meminta peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas pendidikan. Mereka merasa kenaikan UKT tidak dibarengi dengan peningkatan signifikan dalam kualitas pendidikan yang mereka terima, seperti akses terhadap sumber daya akademik, fasilitas laboratorium, atau layanan administrasi yang efisien. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran universitas. Mereka mempertanyakan bagaimana uang kuliah yang telah mereka bayarkan digunakan, dan apakah benar-benar dialokasikan untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan.

Kekecewaan ini semakin diperparah dengan pandangan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia kehilangan daya tariknya. Banyak mahasiswa mulai mempertimbangkan jalur alternatif seperti beasiswa luar negeri, program magang, atau langsung terjun ke dunia kerja. Mereka menilai bahwa pendidikan tinggi di luar negeri menawarkan sistem yang lebih inklusif dan akses yang lebih mudah bagi mereka yang mau berusaha. Di sisi lain, sistem pendidikan tinggi di Indonesia dianggap kurang mendukung dan lebih banyak mempersulit, baik dari segi biaya maupun penghargaan terhadap usaha mahasiswa. Bahkan, beberapa mahasiswa merasa bahwa suara mereka sering diabaikan oleh pemerintah dan pihak universitas, menimbulkan perasaan tidak dihargai sebagai bagian penting dari masyarakat yang seharusnya mendapatkan perhatian.

Kenaikan UKT yang drastis ini menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Dialog yang inklusif antara universitas, mahasiswa, dan pemerintah harus segera dilakukan untuk meredakan keresahan dan mencari solusi bersama. Transparansi dalam pengelolaan anggaran universitas menjadi langkah pertama yang sangat penting, sehingga mahasiswa dapat memahami alasan kenaikan biaya dan merasa bahwa kontribusi mereka digunakan dengan adil. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan anggaran pendidikan tinggi, sehingga beban finansial tidak sepenuhnya jatuh pada mahasiswa. Tidak kalah penting, peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari fasilitas hingga pelayanan akademik, harus menjadi prioritas agar mahasiswa merasa biaya yang mereka keluarkan sepadan dengan manfaat yang diterima. Dengan mendengarkan aspirasi mahasiswa dan meresponsnya dengan tindakan konkret, pemerintah dan universitas dapat membangun kembali kepercayaan generasi muda terhadap sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Upaya ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan pendidikan tetap dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat global.