Gelombang PHK di Indonesia: Tantangan dan Solusi di Tengah Krisis Ekonomi

Penulis 1 : MUHAMAD NIZAR PRAMUDITA  (nizar.pramudita.np@gmail.com) 

Penulis 2 : Dr. H. Asep Qustolani,. S.E., MM.  (asepquinn@unma.ac.id) Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah membawa dampak yang cukup besar bagi berbagai sektor, salah satunya adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin meningkat. Dalam beberapa waktu terakhir, kita sering mendengar berita tentang perusahaan-perusahaan yang terpaksa mengurangi jumlah karyawan akibat kesulitan finansial, yang tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi global, tetapi juga faktor-faktor internal yang semakin memperburuk keadaan. 

1. Penyebab Gelombang PHK di Indonesia

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan krisis ekonomi yang melanda. Banyak perusahaan yang terpaksa melakukan PHK untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian pasar. Salah satu penyebab utama adalah terjadinya kontraksi ekonomi yang dipicu oleh beberapa faktor global dan domestik.

• Krisis Energi dan Inflasi:

Krisis energi global dan inflasi yang tinggi juga menjadi faktor signifikan dalam keputusan perusahaan untuk merumahkan karyawan. Kenaikan harga energi, terutama minyak dan gas, berdampak pada biaya produksi yang semakin tinggi. Akibatnya, banyak perusahaan, terutama yang bergerak di sektor industri, terpaksa melakukan efisiensi tenaga kerja untuk mempertahankan kelangsungan bisnis.

• Perubahan dalam Model Bisnis dan Teknologi:

Perubahan cepat dalam teknologi juga memaksa banyak perusahaan untuk beradaptasi dengan model bisnis yang lebih efisien. Digitalisasi dan otomatisasi telah menggantikan banyak pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia. Contoh konkret dapat dilihat pada sektor manufaktur dan retail, di mana penggunaan teknologi telah mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Proses-proses manual banyak digantikan oleh mesin dan perangkat lunak yang lebih efisien.

• Ketidakpastian Ekonomi Global:

Kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu, seperti perang dagang, krisis energi, dan gejolak politik global, memberikan dampak domino terhadap perekonomian Indonesia. Ketidakpastian ini menyebabkan perusahaan ragu untuk berinvestasi dan mempekerjakan karyawan baru, yang mengarah pada keputusan untuk melakukan PHK sebagai langkah penghematan biaya.

2. Tantangan yang Dihadapi oleh Pekerja yang Di-PHK

Bagi pekerja yang terdampak PHK, tantangan yang mereka hadapi tidak hanya terbatas pada kehilangan pekerjaan, tetapi juga mencakup dampak sosial dan psikologis yang muncul. Salah satu masalah utama adalah kesulitan dalam menemukan pekerjaan baru. Pasar kerja yang semakin kompetitif serta meningkatnya tuntutan keterampilan membuat pencari kerja, terutama yang ter-PHK, kesulitan beradaptasi.

Menurut Dr. Asep Suryana, pakar ekonomi ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, "Banyak pekerja yang terkena PHK tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini, sehingga mereka kesulitan mencari pekerjaan baru. Hal ini diperburuk oleh rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia." Kondisi ini membuat pencarian pekerjaan baru semakin sulit, terutama bagi pekerja dengan keterampilan yang tidak relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Selain itu, bagi mereka yang telah lama bekerja di perusahaan, kehilangan pekerjaan juga berdampak pada kesejahteraan keluarga dan kestabilan finansial. Banyak pekerja terpaksa mengurangi pengeluaran sehari-hari dan menghadapi tekanan mental yang cukup besar. Oleh karena itu, dampak psikologis dari PHK sering kali lebih berat dibandingkan dampak ekonominya. 

3. Solusi Menghadapi Gelombang PHK di Indonesia

Menghadapi gelombang PHK yang terus meningkat, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang dapat meredakan dampak dari krisis ini.

a. Peningkatan Keterampilan dan Pendidikan Ulang

Salah satu cara untuk mengurangi dampak PHK adalah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan ulang kepada pekerja yang terdampak. Program reskilling dan upskilling dapat membantu pekerja menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah dan perusahaan dapat berkolaborasi untuk menawarkan kursus pelatihan di bidang-bidang yang sedang berkembang, seperti teknologi informasi, pemasaran digital, dan industri kreatif. Dr. Iman Sugema mengatakan, "Program pelatihan dan peningkatan keterampilan sangat krusial untuk membantu pekerja beralih ke sektor-sektor yang lebih maju, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan industri 4.0."

b. Mendorong Pertumbuhan Sektor Ekonomi Baru

Sektor-sektor ekonomi yang lebih stabil terhadap guncangan global, seperti ekonomi digital, energi terbarukan, dan sektor kesehatan, perlu didorong untuk berkembang. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor ini, sehingga menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat. Selain itu, sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) juga memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. Prof. Dr. Mari Elka Pangestu mengungkapkan, "Sektor-sektor ekonomi baru, seperti teknologi dan energi terbarukan, dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia."

c. Kebijakan Perlindungan Sosial yang Lebih Kuat

Pemerintah perlu memperkuat sistem jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terdampak PHK. Program bantuan sosial, asuransi pengangguran, dan subsidi lainnya bisa memberikan sedikit ketenangan bagi para pekerja yang kehilangan mata pencaharian mereka. Selain itu, pembenahan sistem ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak pekerja juga perlu diperhatikan agar PHK tidak terjadi secara sepihak tanpa adanya jaminan yang jelas..

d. Meningkatkan Kerja Sama antara Pemerintah dan Dunia Usaha

Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kolaborasi ini dapat melibatkan penciptaan ekosistem industri yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Menurut Dr. Raden Pardede, "Pemerintah dan pengusaha harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak."

4. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja

Dikutip dari ukmindonesia.id, Prosedur pemutusan hubungan kerja harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah hukum bagi perusahaan. Di Indonesia, prosedur PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur beberapa hal, antara lain:

• Alasan yang Sah: PHK hanya bisa dilakukan jika ada alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Proses Peringatan: Biasanya, sebelum melakukan PHK, perusahaan harus memberikan peringatan kepada karyawan yang terkait tentang masalah kinerja atau pelanggaran yang dilakukan.
• Mendapatkan Persetujuan: Untuk beberapa kasus PHK, perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja atau instansi yang berwenang, serta memberikan pesangon kepada karyawan yang di-PHK.
• Pesangon dan Hak-Hak Karyawan: Karyawan yang di-PHK berhak menerima pesangon yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja dan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Gelombang PHK yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu akibat dari krisis ekonomi global dan domestik yang telah memperburuk kondisi pasar kerja. Tantangan yang dihadapi oleh pekerja yang terkena PHK sangat kompleks, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, solusi yang diambil perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan pekerja itu sendiri. Pendidikan serta pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, penguatan sistem jaring pengaman sosial, dan dorongan untuk kewirausahaan serta pemanfaatan teknologi adalah beberapa langkah penting yang perlu diambil untuk mengurangi dampak dari gelombang PHK ini. Dengan upaya bersama, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan pasar kerja yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan di masa depan