Banyak pihak mengakui tiga tahun pemerintahan Jokowi telah berhasil melakukan konsolidasi politik elit. Partai-partai seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Hanura, PAN dan PKPI secara terang-terangan menjadi partai pendukung pemerintahan.
Sementara Demokrat lebih berhati-hati melakukan manuver politik, bukan oposisi dan bukan pula partai yang secara penuh mendukung pemerintahan, hanya PKS dan Gerindra yang secara terang-terang sering berbeda pandangan dengan pemerintahan Jokowi.
Besarnya dukungan partai-partai terhadap pemerintahan Jokowi membuat perjalanan pemerintahan Jokowi sangat diuntungkan, banyak kebijakan pemerintahan Jokowi berjalan mulus tanpa kendala dan hambatan yang berarti, termasuk hambatan yang datang dari parlemen.
Kebijakan pemerintahan Jokowi soal pencabutan 100% subsidi BBM kecuali solar yang masih disubsidi Rp.1000/liter, pencabutan 100% subsidi Tarif Dasar Listrik 900VA, pencabutan subsidi elpiji, genjot pajak, UU pemilu, Utang Luar Negeri yang membengkak hingga Rp. 3.700T (Juli 2017), dsb, dapat dikatakan mulus tanpa ada hambatan yang berarti dari parlemen walaupun itu kebijakan yang tak berkualitas.
Padahal jika direzim-rezim sebelumnya kebijakan yang terkait erat dengan hajat hidup rakyat banyak tersebut sering memunculkan polemik politik hingga protes keras publik jika kebijakan tersebut dirasa sangat merugikan dan memberatkan rakyat dan keuangan negara.
Selain itu, kekuatan kelompok-kelompok Islam yang menjadi presure group yang begitu masif di 2015 dan 2016 yang dipicu arogansi mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama yang kemudian menyasar ke pemerintahan Joko Widodo di 2017 nyatanya juga mampu dijinakkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Kelompok-kelompok Islam pelan tapi pasti gerakannnya terus melemah dan cenderung mulai kompromis dengan pemerintahan Joko Widodo di 2017. Itulah sukses besar Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo dalam mengendalikan eskalasi politik ditanah Air.
Pemerintahan Jokowi Masih Gagal Dalam Membangun Ekonomi
Ketika dalam Tiga Tahun kebelakang pemerintahan Jokowi sukses melakukan konsolidasi kekuatan politik elit dan kelompok-kelompok Islam yang selama ini menjadi kekuatan penekan di pemerintahannya, tapi tidak untuk kebijakan ekonomi.
Pemerintahan Jokowi justru masih gagal dalam membangun ekonomi yang menjadi janji-janji kampanyenya pada kampanye Pilpres 2014 silam.
Salah satu contoh janji kampanye Presiden Jokowi adalah pertumbuhan ekonomi 7% untuk 2018, tapi nyatanya kini dipangkas hanya 5,6%, itupun diprediksi banyak ahli ekonomi bakal sulit terwujud karena kebijakan makro ekonomi Tim Ekonomi pemerintahan Jokowi yang "Super Konservatif". Paling banter pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi hanya diangka 5%, itupun tak berkualitas karena menggunungnya hutang diera Jokowi.
Salah satu contoh kebijakan ekonomi yang super konservatif tersebut diantaranya adalah kebijakan menggenjot pajak disaat ekonomi melambat. Belum lagi kebijakan potong anggaran dan naiknya beberapa tarif hingga semakin membuat ekonomi tertekan, daya beli masyarakat anjlok hingga berpengaruh pada permintaan produksi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi melemah
