Rizal Ramli Jadi Benteng Istana Dari Pembajakan Antek Neolib & Pedagang Kekuasaan

 

 

Kalian pasti paham, Siapa itu menko Kemaritiman, DR. Rizal Ramli..

Kalian pasti tahu, atau paling tidak sering mendengar soal tambang emas Freeport di Papua dan ladang gas abadi Masela di Maluku.

Pemberitaan akhir-akhir ini di media sering terdengar nama Rizal Ramli dan sikap kritisnya atas kebijakan soal Freeport dan blok Masela. Selain progress kebijakan lainnya seperti dweeling time tanjung priuk, gebrakan sektor pariwisata, dorongan kebijakan revaluasi asset, dsb.

Banyak publik menilai sosok Rizal Ramli sosok kontroversial sekaligus fenomenal, seorang aktivis pergerakan yang dipercaya masuk kedalam pemerintahan dan beberapa kali menduduki posisi penting di Republik ini, namun gaya dan jiwa kritisnya selalu tidak berubah dan tepat sebagai penyeimbang antek Neolib dan Penguasa Korup.

Jujur kita katakan bahwa beliau adalah salah satu sosok produktif dan progresif di negeri ini untuk keseimbangan, beliau Kritis jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip dan garis politiknya walaupun beliau sendiri di dalam pemerintahan, khususnya kebijakan yang terkait kerakyatan, tata kelola Sumber Daya Alam dan masa depan Republik ini. Lugas dan keberanian bersikap selalu menjadi pilihannya, walaupun dengan resiko tinggi jalan yang di pilihnya itu.

DR. Rizal Ramli sosok bersih, berintegritas, dan memegang cara pandang yang kuat soal kebangsaan. Maka wajar, jika rival politik tokoh yang di juluki “sang penerobos” ini selalu kebingungan mencari-cari kesalahan dan kelemahannya ketika berseteru dengan dirinya.

Bahkan terkadang aneh dan lucu, soal administrasi yang sebenarnya tidak penting dan tidak tepat untuk dipersoalkan saja selalu menjadi alat politik untuk menghantam beliau, lihat saja yang terbaru, soal nama sebuah kementrian di spin begitu rupa oleh lawan-lawan politiknya yang ingin menyingkirkan beliau, namun publik paham bahwa itu tidak fair dan tidak berkualitas.

Rival politik DR. Rizal Ramli sering lupa, ada cita-cita dan spirit besar yang mendorong mengapa menko kemaritiman itu selalu tampil agresif dan lugas memperjuangkan prinsip kerakyatan itu di banding sekedar jabatan yang di dudukinya.

DR. Rizal Ramli paham betul masalah ribetnya republik ini dan sekaligus bagaimana memecahkannya, beliau tentu tidak bisa hanya duduk manis menikmati kekuasaan dan zona nyaman menghindari konflik ketika keribetan masalah kebangsaan ini terus mendera republik dan rakyat ini.

Mantan aktivis ITB 78 ini paham betul, bahwa keterbelakangan akut bangsa ini karena landasan dasarnya sudah salah kaprah, atau dalam bahasa beliau bangsa ini sudah salah jalan sejak awal orde baru hingga hari ini.

Jalan yang diambil para pemimpin di Republik ini sejak tahun 1967 telah menjadikan bangsa ini kembali terjajah, memang tidak ada mobilisasi tentara asing di negeri ini, memang tidak ada pucuk-pucuk pimpinan nasional dan lokal yang dipegang orang-orang asing di negeri ini seperti gubernur jenderal pada zaman penjajahan dahulu kala.

Namun, penguasaan atas sektor-sektor strategis Negara (Ekonomi dan Sumber Daya Alam) itu telah diambil alih oleh kekuatan pasar, Negara tak lebih hanya peranan administratif menjaga dan mengamankan mekanisme pasar itu agar dipastikan berjalan lancar, kedaulatan  negera lemah sekali, bahkan dapat dikatakan sudah sirna.

Negara sudah kalah dengan kekuatan modal besar korporasi asing (Kapitalisme asing), Negara sudah tidak berdaya menertibkan gaya arogansi korporasi-korporasi besar itu dalam merampok kekayaan alam Republik ini.

Inilah wajah negeri kita hari ini, miskin diantara kekayaan alam yang melimpah.

Sejak 1967 negeri kita kembali terjarah dan terjajah, dengan pilihan jalan neoliberalisme, para pemimpin negeri ini telah sembrono, bangsa ini telah kembali terjajah dengan pola sistem penjajahan gaya baru, neoliberalisme, yang sejatinya adalah tindak lanjut dari kolonialisme pra kemerdekaan yang berubah wujud dan bentuk menjadi neokolonialisme.

Selain jalan sesat neoliberalisme itu, Republik ini juga diperparah dengan akutnya budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang semakin menjadi-jadi, hal ini menambah deritanya Republik ini, bangsa ini nyaris tidak ada perubahan yang signifikan, selain hanya sebagai pelayan korporasi-korporasi serakah seperti Freeport, Exxon, Inpex, Shell, Newmont, dsb.. dan lahan perampokan para pejabat korup.

Yang terjadi kemudan justru sebaliknya, riuh kemajuan hanya fatamorgana, rakyat tetap miskin, kedaulatan tercabik-cabik sebagai sebuah bangsa, dan demokrasi hanya melayani kemauan kapitalisme brutal dan pejabat korup, rakyat hanya alat legitimasi menguatkan isu demokrasi yang di bajak, istilah demokrasi tidak lebih hanya memuluskan aksi KKN dan perampokan kekayaan alam dan potensi negeri ini secara terlegalisasi, sehingga demokrasi berubah menjadi sebuah demokrasi abal-abal, atau meminjam istilah menko Rizal Ramli “Demokrasi Kriminal”

Sebagai seorang tokoh senior yang punya Pengetahuan dan wawasan yang luas khususnya di bidang ekonomi dan dunia pergerakan, serta ditunjang keberanian dan kejujuran yang tinggi, tentunya Rizal Ramli tidak mungkin diam saja, hatinya pasti akan terusik melihat itu semua, maka wajar, mantan menteri koordinator perekonomian era Gusdur ini selalu tampil ambil resiko demi terwujudnya bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkarakter yang di cita-citakannya itu.

Menko Rizal Ramli barangkali sadar betul, bahwa problem besar bangsa ini adalah soal yang begitu mendasar sekali yang jauh dari teori ekonomi politik yang njlimet itu, yakni problem nalar dan perilaku para elit Republik ini yang lebih Pro Korporasi-korporasi besar dan Perilaku kekuasaan yang Korup.

Rizal Ramli pasti akan selalu menabrak para pejabat elit yang terus menkampanyekan dan memuluskan agenda-agenda neoliberalisme itu, dalam konteks ini Rizal Ramli tidak hanya beretorika saja, agresifitas melawan kekuatan neoliberalisme beserta kaki tangannya (Antek Neolib) itu terus dia konsisten lakukan.

Maka wajar, di kabinet Jokowi inipun dia selalu membuat kegaduhan, namun kegaduhan yang beliau jalankan itu substansinya sangat menguntungkan publik, gerakan dia tidak lebih hanya melawan arogansi dan tipuan para kaki tangan antek-antek nelolib itu (Gaduh Putih) dan para pejabat korup.

Lihat saja misalnya soal gaduh Freeport dan Blok Masela yang dia lakukan, substansi sebenarnya adalah perjuangan serius mewujudkan kemanfaatan sumber kekayaan alam bangsa ini agar dapat di gunakan manfaatnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai amanah konstitusi kita..

Apa yang beliau gaduhkan bukan soal semata-mata ecek-ecek koordinasi, apalagi soal nama kementerian, nikmatnya kekuasaan atau pencitraan personal. Beliau lebih mempersoalkan prinsip dan cara pandang jalan bangsa ini kembali ke jalan konstitusi mewujudkan agenda-agenda Tri Sakti, sebagaimana idealisme bangsa ini, adanya kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkarakter budaya. Perwujudan tata kelola SDA yang fair, keadilan distribusi kekayaan ekonomi, dsb tentu adalah syarat utama dalam mewujudkan agenda-agenda Tri sakti itu.

Perseteruan dengan mantan dirut PT. Pelindo II R.J Lino, menteri ESDM Sudirman Said, menteri BUMN Rini Sumarmo dan Wapres Jusuf Kalla tidaklah soal jabatan dan eksisitensi kekuasaan, namun yang perlu kita ketahui, apa yang dia persoalkan itu, ya tentu lebih dalam lagi dari semata-mata hal tersebut, yakni soal nalar neoliberal dan laku para pedagang kekuasaan.

Entah karena persoalan apa kami juga tidak begitu paham persis, namun dalam konteks melawan nalar dan perilaku neolib tersebut kami membaca Presiden Jokowi belum bersikap dengan lugas, sehingga salah seorang pembantunya yang begitu agresif dan lugas melawan jalan neoliberalisme itu cenderung bertarung sendirian, presiden Jokowi dalam konteks ini kami lihat masih dalam garis kebimbangan bersikap, walaupun kami yakin hati presiden sejatinya ada di jalan konstitusi.

Namun jujur saja dan dan mohon maaf kami sampaikan kepada presiden Jokowi, bahwa rakyat lelah dengan sikap permukaan yang bimbang dari presiden Jokowi tersebut, dalam perjalanan sejarah bangsa ini sejak orde baru hingga hari ini, rakyat butuh ketegasan sikap seorang pemimpin negeri ini meluruskan jalan dalam menegakkan konstitusi yang sebenarnya, bahwa kita ingin jalan konstitusi dan jalan Tri Sakti yang di tegakkan. Bukan jalan remang-remang neoliberalisme yang didalamnya dilengkapi dengan para elit-elit korup dan gombal kayak Sudirman Said dan Rini Sumarmo.

 

Kami yakin, niat presiden Jokowi itu baik, terbukti di saat kampanye kita sering dengar janji-janji presiden Jokowi terkait penegakan agenda-agenda Tri Sakti dan Nawa Cita, namun yang jadi masalah ketika pemimpin sebuah bangsa yang besar seperti negeri ini tidak cukup hanya berbekal niat baik saja, seorang pemimpin harus punya keberanian dan ketegasan sikap dalam mengambil sebuah landasan jalan bangsa ini melangkah kedepan.

Ketegasan pilihan sikap presiden dalam mengambil jalan Konstitusi dan Tri Sakti masih perlu pembuktian, jangan sampai dengan alasan  slogan kerja, kerja dan kerja. Arah jalan bangsa ini justru semakin tersesat ke terceraiberaian, tata kelola keadilan ekonomi dan politik dalam bingkai konstitusi tidak boleh di bajak olah kaum-kaum neolib dan koruptor di Republik ini.

Spirit perjuangan dan agresifitas perlawanan itu sudah di tunjukkan Menko Kemaritiman Rizal Ramli bersama-sama rakyat, saatnya yang lain para elit menyambutnya dengan bergandeng tangan erat menegakkan jalan Konstitusi dan Tri Sakti tersebut. Garis tegas harus di diperjelas siapa lawan siapa kawan?, ini soal nasionalisme versus pengkhianat bangsa (Neolib), ini soal nasionalisme versus kaum-kaum hipokrit, dan ini soal pilihan jalan konstitusi versus jalan Kapitalisme Brutal.

Demikian.

Selamat berjuang Pak Menko, Semoga Jalan Konstitusi untuk tegaknya Tri Sakti segera Terwujud.. Rakyat paham maksud dan spirit agresifitas anda.

Terima Kasih.

Salam Kompasiana