Maka wajar, di kabinet Jokowi inipun dia selalu membuat kegaduhan, namun kegaduhan yang beliau jalankan itu substansinya sangat menguntungkan publik, gerakan dia tidak lebih hanya melawan arogansi dan tipuan para kaki tangan antek-antek nelolib itu (Gaduh Putih) dan para pejabat korup.
Lihat saja misalnya soal gaduh Freeport dan Blok Masela yang dia lakukan, substansi sebenarnya adalah perjuangan serius mewujudkan kemanfaatan sumber kekayaan alam bangsa ini agar dapat di gunakan manfaatnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai amanah konstitusi kita..
Apa yang beliau gaduhkan bukan soal semata-mata ecek-ecek koordinasi, apalagi soal nama kementerian, nikmatnya kekuasaan atau pencitraan personal. Beliau lebih mempersoalkan prinsip dan cara pandang jalan bangsa ini kembali ke jalan konstitusi mewujudkan agenda-agenda Tri Sakti, sebagaimana idealisme bangsa ini, adanya kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkarakter budaya. Perwujudan tata kelola SDA yang fair, keadilan distribusi kekayaan ekonomi, dsb tentu adalah syarat utama dalam mewujudkan agenda-agenda Tri sakti itu.
Perseteruan dengan mantan dirut PT. Pelindo II R.J Lino, menteri ESDM Sudirman Said, menteri BUMN Rini Sumarmo dan Wapres Jusuf Kalla tidaklah soal jabatan dan eksisitensi kekuasaan, namun yang perlu kita ketahui, apa yang dia persoalkan itu, ya tentu lebih dalam lagi dari semata-mata hal tersebut, yakni soal nalar neoliberal dan laku para pedagang kekuasaan.
Entah karena persoalan apa kami juga tidak begitu paham persis, namun dalam konteks melawan nalar dan perilaku neolib tersebut kami membaca Presiden Jokowi belum bersikap dengan lugas, sehingga salah seorang pembantunya yang begitu agresif dan lugas melawan jalan neoliberalisme itu cenderung bertarung sendirian, presiden Jokowi dalam konteks ini kami lihat masih dalam garis kebimbangan bersikap, walaupun kami yakin hati presiden sejatinya ada di jalan konstitusi.
Namun jujur saja dan dan mohon maaf kami sampaikan kepada presiden Jokowi, bahwa rakyat lelah dengan sikap permukaan yang bimbang dari presiden Jokowi tersebut, dalam perjalanan sejarah bangsa ini sejak orde baru hingga hari ini, rakyat butuh ketegasan sikap seorang pemimpin negeri ini meluruskan jalan dalam menegakkan konstitusi yang sebenarnya, bahwa kita ingin jalan konstitusi dan jalan Tri Sakti yang di tegakkan. Bukan jalan remang-remang neoliberalisme yang didalamnya dilengkapi dengan para elit-elit korup dan gombal kayak Sudirman Said dan Rini Sumarmo.
Â
Ketegasan pilihan sikap presiden dalam mengambil jalan Konstitusi dan Tri Sakti masih perlu pembuktian, jangan sampai dengan alasan  slogan kerja, kerja dan kerja. Arah jalan bangsa ini justru semakin tersesat ke terceraiberaian, tata kelola keadilan ekonomi dan politik dalam bingkai konstitusi tidak boleh di bajak olah kaum-kaum neolib dan koruptor di Republik ini.
Spirit perjuangan dan agresifitas perlawanan itu sudah di tunjukkan Menko Kemaritiman Rizal Ramli bersama-sama rakyat, saatnya yang lain para elit menyambutnya dengan bergandeng tangan erat menegakkan jalan Konstitusi dan Tri Sakti tersebut. Garis tegas harus di diperjelas siapa lawan siapa kawan?, ini soal nasionalisme versus pengkhianat bangsa (Neolib), ini soal nasionalisme versus kaum-kaum hipokrit, dan ini soal pilihan jalan konstitusi versus jalan Kapitalisme Brutal.
Demikian.
Selamat berjuang Pak Menko, Semoga Jalan Konstitusi untuk tegaknya Tri Sakti segera Terwujud.. Rakyat paham maksud dan spirit agresifitas anda.
