Dampak Program Pemerintah KIP dan BPJS untuk Kesejahteraan Keluarga Indonesia

Penulis: Aulia Ardhian Ayuningtyas, Muhamad Fahbel Ilham Jamra, Tantri Damayanti

Dosen Pengampu: Dr. Megawati Simanjuntak, S.P., M.Si. dan Dr. Ir. Lilik Noor Yuliati, MFSA.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, namun juga berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan ketidakmampuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Menurut Muslim (2010), mengidentifikasi salah satu permasalahan yang dihadapi secara serius oleh setiap negara di dunia adalah masalah kemiskinan. Dimensi kemiskinan sangatlah luas dan bisa terjadi dimana saja. Dalam mengatasi masalah kemiskinan pemerintah selalu membuat program-program dalam penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun. Program-program tersebut seperti KIP atau Kartu Indonesia Pintar dalam bidang pendidikan serta program BPJS dalam bidang kesehatan. 

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuan diluncurkannya program KIP tersebut untuk membantu anak-anak yang tidak mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. BPJS kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara untuk menjamin pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini bertujuan untuk membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bantuan tersebut diharapkan mampu untuk mengubah kualitas kehidupan keluarga pada masa yang akan datang. 

Penerapan kedua program tersebut tentunya memberikan dampak positif maupun negatif. Pada program BPJS, dampak positif yang diberikan program ini yaitu membantu keluarga kurang mampu untuk dapat berobat tanpa mengkhawatirkan biaya yang tinggi. Jangkauan penyakit yang dapat ditangani peserta BPJS pun terus ditingkatkan oleh pemerintah, seperti penyakit katastropik. Sehingga, pengobatan penyakit katastropik seperti kanker, jantung, dan gagal ginjal tidak menjadi masalah lagi bagi BPJS. Jangkauan kerjasama rumah sakit pun ikut diperluas, Sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan rumah sakit dan antrian dapat berkurang serta bisa cepat untuk ditangani.

Dampak negatif penerapan program BPJS, yaitu iuran program BPJS sering mengalami kenaikan sehingga memberi beban tambahan dan banyak masyarakat memutuskan berhenti membayar iuran. Menurut Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch kenaikan iuran yang cukup drastis, dapat meningkatkan peserta non aktif sebanyak 60% hal tersebut akan merugikan BPJS. Bahkan di tahun 2018, akibat pelayanan yang buruk peserta non aktif meningkat dari 40% menjadi 49,04%, sehingga pendapatan BPJS akan menurun. Dengan adanya kenaikan iuran BPJS, masyarakat diharuskan untuk menambah pengeluaran dalam membayar jaminan kesehatan. Apabila pendapatan masyarakat tetap, maka masyarakat harus mengurangi konsumsi barang lain untuk bisa membayar iuran BPJS. Bahkan bukan hanya konsumsi yang dikurangi, porsi tabungan masyarakat pun dapat berkurang karena kenaikan iuran BPJS tersebut (Situmorang 2019). 

Pemberian beasiswa bidikmisi membuat Motivasi belajar mahasiswa penerima akan meningkat. Hal ini karena mahasiswa pemegang KIPK akan mendapatkan dana bantuan selama jenjang akademiknya. Motivasi sangat dibutuhkan dalam suatu individu, karena selain menjadi tenaga penggerak untuk melakukan sesuatu, motivasi juga dapat menentukan baik atau tidaknya tujuan yang tercapai sehingga semakin besar motivasinya akan semakin besar pula kemungkinan kesuksesan yang diraih. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, sebesar 50% menganggap program yang diikuti sangat membantu dalam segi ekonomi dan 35.7% menganggap program terkait cukup membantuk dalam segi ekonomi. Hal ini menunjukkan fokus mahasiswa yang mengikuti program ini akan secara keseluruhan terarah untuk belajar, sehingga motivasi untuk belajar akan meningkat. Adanya motivasi untuk belajar akan membuat mahasiswa lebih rajin untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Alhasil IPK mahasiswa penerima beasiswa ini dapat meningkat atau dapat dipertahankan.

Tentunya hal-hal baik yang telah disebutkan sebelumnya tidak semua mahasiswa pemegang KIPK mengalaminya. Ditemukan terdapat beberapa mahasiswa pemegang KIPK atau beasiswa bidikmisi yang nilai IPK-nya menurun serta perilaku konsumtifnya semakin meningkat. Salah satu alasan mengapa nilai IPK mahasiswa dapat menurun adalah karena mahasiswa terlambat mengumpulkan tugas dan terlambat masuk ke kelas. 

Dikutip dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Septian (2020), menunjukkan bahwa nilai IPK mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi menurun dibandingkan dengan semester sebelumnya. Terdapat beberapa alasan mengapa nilai IPK mahasiswa dapat menurun, seperti terlambat masuk ke kelas, tugas tidak diterima dosen, dan cara belajar yang kurang efektif. Mahasiswa terlambat masuk ke kelas karena mahasiswa ke kampus ketika mendapat kabar kalau dosen sudah ada di dalam kelas. Sedangkan tugas mahasiswa tidak diterima oleh dosen karena tugas dikumpul di luar dari kesepakatan waktu pengumpulan tugas yang telah dilakukan oleh mahasiswa dengan dosen yang bersangkutan. Kedua, perilaku konsumtif meningkat. Perilaku konsumtif didorong oleh hasrat dan keinginan. Dimana ada mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi menghabiskan lebih banyak dana beasiswa bidikmisinya untuk membeli kebutuhan hidupnya dan kebutuhan lain yang tidak menunjang pendidikan seperti membeli pakaian baru, tas baru, sepatu baru, membelikan orang tua serta adiknya pakaian dan sepatu, bahkan ada mahasiswa yang menggunakan dana beasiswa bidikmisinya untuk traktir teman dan merealisasikan hobinya. 

Kemiskinan berkaitan dengan kesejahteraan, baik itu kesejahteraan individu, maupun kesejahteraan keluarga. Terdapat lima aspek yang menentukan tingkat kesejahteraan suatu individu atau keluarga. Aspek-aspek tersebut antara lain: pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah Indonesia membuat beberapa program pengentas kemiskinan dengan harapan memperbaiki kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakatnya, seperti BPJS dan KIPK. KIP merupakan program pendidikan pemerintah yang membantu siswa dari bangku Sekolah Dasar hingga memasuki bangku kuliah. Sedangkan program BPJS merupakan sebuah program yang bergerak dalam bidang kesehatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seorang individu atau keluarga sebagai jaminan kesehatan.