Berbagai ancaman akan dilancarkan oleh pelaku agar korban tidak mengaku sudah dilecehkan olehnya ancaman tersebut diantaranya adalah mengancam tidak meluluskan mahasiswa atau mahasiswi tersebut, menyebarluaskan foto-foto tanpa busana korban bahkan ada yang mengancam sampai pada pembunuhan.
Adanya perilaku yang menyimpang ini tentunya perlu dilakukan pengawasan ketat baik melalui perundang-undangan maupun kontrol keamanan di semua kampus terhadap mahasiswa-mahasiswi langkah ini bisa dijadikan sebagai standarisasi untuk memutus mata rantai kasus pelecehan seksual di lembaga perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi Islam.
Pelecehan seksual terhadap mahasiswa ataupun mahasiswi merupakan kasus yang nyata dan bukan semata isapan jempol belaka akan tetapi, kasus ini memang benar adanya dan sangat sering terjadi baik dilakukan oleh Dosen/ Staf bahkan teman sesama mahasiswa namun, kasusnya seringkali tidak ditindaklanjuti karena dianggap dapat mencemarkan nama baik prodi bahkan universitas tempat korban menimba ilmu.
 Managing Director Center For Women and Gender Studies, Khaerul Umam Noer "menjelaskan bahwa implementasi dari adanya kebijakan bukan sebatas regulasi semata akan tetapi diperlukan kajian ke lapangan agar diketahui secara jelas titik permasalahan yang menjadi inti dari kasus pelecehan seksual tersebut," Ujar Khaerul Umam Noer.
Ia juga menambahkan bahwa diperkirakan sebanyak 1.011 kasus pelecehan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi Islam pada penelitian terbaru yang notabenenya hal ini merupakan potret buram bagi dunia pendidikan terutama pada lembaga pendidikan Islam,"Kata Khaerul Umam Noer.
Jika dilihat dari segi regulasi yang sudah disahkan baik lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama sudah mempunyai payung hukum masing-masing yaitu Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual yang dikeluarkan oleh Kemdikbud Ristek Dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama No 5494 tahun 2019. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ( PTKIN).
Adanya dua kebijakan yang mengatur secara jelas kasus ini merupakan bukti nyata kedua instansi yang menaungi sejumlah lembaga pendidikan di Indonesia tersebut, ingin agar semua pihak baik dari mahasiswa-mahasiswi, dosen/staf dan aparat penegak hukum untuk bisa bekerjasama menghilangkan secara perlahan kasus yang sudah menjadi momok sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu ini.
