Kebijakan yang kontroversi dan persetujuan undang - undang yang dianggap menyulitkan rakyat bisa dikatakan salah satu penyebab tidak layaknya DPR diberikan sejumlah tunjangan tersebut.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!