Urgensi Sosialisasi Politik: Pemahaman dan Partisipasi Politik Masyarakat di Setiap Jenjang Usia

Berdasarkan data publikasi dari KPU mengenai angka partisipasi politik ditahun 2009 partisipasi politik di Indonesia mengalami penurunan hal ini dikarenakan angka partisipasi politik setelah pelaksanaan pemilu di tahun 2009 menurun hingga menyentuh angka 71 % menurun drastis apabila dibandingkan dengan pemilu periode sebelumnya yang menembus angka 81%. Pengetahuan masyarakat untuk memahami politikpun hanya mencapai 17,7 %. Hal ini juga diperparah dengan adanya Survei Preverensi Sosial dan Politik Masyarakat yang dilakukan oleh Charta Politica Indonesia ditahun 2022 mengetahui pengetahuan masyarakat Jawa Tengah mengenai pemilihan legislatif DPR, DPD, dan DPRD baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten kota, pemilihan presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ditahun yang bersamaan yang mana antara angka responden yang mengetahui dan responden yang tidak mengetahui jumlahnya hampir sama. 

Sosialisasi politik merupakan topik sekaligus program yang sudah familiar dikalangan masyarakat. Secara lebih umum, masyarakat khususnya Indonesia kerap kali mengartikan sosialisasi politik sebagai alat yang digunakan oleh para elite politik untuk menenamkan segala bentuk perilaku yang berkiatan dengan politik kepada warganya. Hal ini kemduian sejalan dengan pendapat menurut Masoed (2008) yang menunjukkan bahwa sosialisasi politik mengacu pada proses pembentukan sikap dan perilaku politik. Ketika suatu generasi disosialisasikan secara politik maka secara tidak langsung terdapat tindakan mentransmisikan norma dan kepercayaan politik kepada generasi berikutnya, proses ini dkemudian lebih kerap dikenal dengan transmisi budaya. Sosialisasi politik kemudian dapat dilihat dari sudut pandang fenomena mikro maupun makro yang tentunya saling berhubungan. 

Sosialisasi politik memang menjadi sorotan yang kerap disalahartikan oleh masyarakat secara umum. Hal ini mengingat pelaksanaan politik kerap kali berkaitan langsung dengan bagaimanan mereka merekrut dan mengambil suara rakyat secara umum untuk menajdi bagian dari timses sang pelaku politik. Hal ini kemudian perlu menjadi sorotan tersendiri mengingat bagaimana masyarakat secara umum tidak dapat terbuka langsung untuk menerima sosialisasi politik yang sejatinya ditujukan untuk kepentingan bersama. 

Jenjang usia annak-anak merupakan rusia yang rentan masih mudah dalam belajar mengenai seluk-beluk perihal yang ada disekitarnya. Dalam hal ini pula, mak akemudian perlu diadakan sosialisasi politik yang mungkin ranahnya lebih mirip dengan pelaksanaan pendidikan politik. Pentingnya Pendidikan politik terhadap anak-anak sejak dini dengan harapan agar anak-anak tidak keliru mengenai pemahaman terhadap politik,oleh karena itu pemberian edukasi terkait politik diharapkan sesuai dengan kondisi dan usia anak. Dalam realitasnya anak-anak pasti terpapar terhadap politik, baik langsung dan tidak langsung,apabila tidak adanya bimbingan dari pihak keluarga mengakibatkan anak-anak mengartikan persepsi politik sendiri yang negative. Sehingga peran keluarga ialah hal yang utama terhadap pemahaman anak-anak terkait politik,pemberian edukasi politik dapat dimulai dari lingkup keluarga yang dibuktikan melalui kebiasan-kebiasan dalam rumah. Yang kemudian pemberian edukasi politik berkelanjutan melalui lingkup sekolah sehingga terciptanya pemahaman politik terhadap anak-anak. Dalam hal pelaksanaan sosialisasi politik berupa pendidikan politik ini juga kemudian dapat dihubungkan melalui beberapa ruang lingkup politik.

Remaja merupakan salah satu dari bagian masyarakat yang perlu diperhatikan keberadaannya, remaja yang merupakan generais penerus bangsa menjadi sebuah perhatian penuh untuk paham mengenai seluk beluk penyelenggaraan dalam negara, tidak terkecuali dengan politik. Remaja pada umumnya sering disebut sebagai barisan utama yang dianggap tidak paham akan politik dan bahkan acuh tak acuh pada pelaksanaan politik. Hal ini menjadi urgensi tersendiri perlu diadakan sosialisasi politik mengingat urgensinya peran remaja dalam memgang masa depan bangsa kedepannya nanti. Remaja yang secara global berlangsung antara umur 12-21 tahun ini kemudian identik dikaitkan dengan masa peralihan ini kemudian dianggap sebagai masa yang krusial untuk memaahami suatu perihal, tidak terkecuali dengan pelaksanaan politik. Politik yang dianggap sebagai perihal membosankan, menjadi suatu sorotan tersendiri dikalangan remaja. Hal ini dibuktikan melalui hasil riset yang dilaksanakan oleh tim kami yang kemudian melakukan observasi dan wawancarra langsung oleh para remaja dalam rentan usia 14-19 tahun dengan berbagai latar belakang. Melampirkan informasi lebih lanjut, para remaja secara umum memang menganggap bahwa politik merupakan pelaksanaan yang dianggap membosankan, terlalu serius, dan terlalu kotor untuk mereka menyertakan diri berpartisipasi didalamnya. Dalam hal ini, kemudian tampppak bahwa mereka sudah mulai peka terhadap bagaimana politik itu terlaksana. Pelaksanan politik tentunya akan berkaitan langsung dengan ruang lingkup negara, mengingat politik merupakan salah sektor utama daalam penyelenggaraan kenegaraan. Dalam ranah remaja, sebagian besar mereka beranggapan bahwa politik merupakan penyelenggaraan kengeraan yang kemduian dikuasai oleh seorang pejebat yang berwenang. Hal ini dikaitkan pada pendapat menurut mereka yang sebgaian besar berangggapan bahwa politik merupakan pemerintahan, bentuk-bentuknya yang dilakukan dalam suatu negara. 

Berbeda dengan jenjang usia anak-anak atau remaja, di jenjang usia dewasa menjadi sorotan khusus dimana sejatinya mereka merupakan warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak dan kewajiban untuk bersama-sama melakukan politik demi kemajuan suatu negara. Sebagai pengamat, aktor, atau bahkan pelaku utama hingga elite politik sekalipun harusnya memahami penuh pelaksanaan politik di dalam suatu negara. Namun sayangnya harapan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Masyarakat secara umum tidakk paham dan bahkan terkesan acuh oleh pelaksanaan politik. Secara tidak lanngsung mereka beranggapan bahwa jika saya bukan pelaku politik, mengapa saya harus berpartisipasi didlaamnya . hal ini kemudian menjadi sesuatu yang tentunya akan berdampak negatif bagi pelaksanaan politik sebagai salah satu fondasi utama ter-realisasinya tujuan negara. Berdasarkan pernyataan diatas,, maka kemudian citra politik menjadi terancam dan kemudian kembali tampak pentingnya pelaksanaan sosialisasi politik di masyarakat. diharapkan memang sosialisais politik ini akan merubah stigma masyarakat khususnya usia dewasa yang berfikiran bahwa politik sangatlah kotor, atau setidaknya mengurangi banyaknya stigma demikian. 

Berdasarkan pemaparan analisis yang dilakukan diatas, maka kemudian tampak jelas bahwa sosialisasi politk jangan sampai hanya dijaadikan sebagai permainan formalitas agar tampak sudah bekerja saja, namun juga ditujukan untuk melakukan perbaikan citra politk didalam suatu negara. Hal ini kembali perlu diperjelas bahwa memang benar adanya bahwa bila citra politi disautu negara baik, maka akan semakin mudah pula suatu nevgara dapat merealisasikan tujuan bersamanya.  

5. Daftar Pustaka

Adelina, F. (2019). Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(1), 59-75.

Ainurrohman, L. B., & Martha, D. (2021). Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Identitas Bangsa. Jurnal Puspaka, 1(1). 

Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dan Kpk Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Urecol, 491-498.