Tak perlu menjelaskan detail, Namun dosen sekaligus pengamat politik dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Setara Institute Halili Hasan menilai, manuver Anies Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta yang lalu adalah hal yang wajar. Demikian juga saat kubu Agus Harimurti Yudhoyono, paslon nomor 1, mengkonsolidasi kekuasaan Cikeas ke kubu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai, bagian dari gerakan politik identitas berbasis agama untuk meraih suara elektoral.
"Jika dibaca lewat teori tindakan kolektif, salah satu kesulitan untuk menggerakkan orang pada satu tindakan yang sama itu karena heterogenitas kepentingan, nilai, dan kontribusi. Agama adalah instrumen yang bisa mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Anies sadar betul akan hal itu," kata Halili kepada wartawan Tirto.
Bukan Baliho Biasa
Kejadian sesudah Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengutip Surat Al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka, membawa aksi besar-besaran sarang ormas yang kerap dicap ekstrim dalam hal ideologi transnasional seperti, aksi besar terakhir HTI adalah "aksi menolak pemimpin kafir" dalam Pilkada serentak 2017 pada 4 September 2016 di Patung Kuda, Jakarta. Ada 20 ribu kader HTI yang turun dalam aksi itu. Seruan HTI ini bersambut aksi-aksi jalanan lain berbumbu agama hingga Maret 2017.
Penulis menilai, Orde baru tak hanya merusak sistem ekonomi, pertanian dan industri nasional, bahkan sistem organisasi kemasyarakatan (ormas). Melalui buku Politik Jatah Preman karya Ian Douglas Wilson, Orde Baru mengubah paradigma ormas sebagai instrumen 'negara pertikaian', yakni negara yang memberlakukan kontrol efektif apa pun atas penduduk setempat dan sumber daya alamnya membutuhkan negoisasi terus-menerus, pembentukan dan pembubaran persekutuan, selain aksi pameran kekerasan yang secara buas bersifat pragmatis.
Dalam hal ini, penulis menilai langkah tepat diambil TNI dan Polri terutama Jenderal Dudung yang berani menindaklanjuti laporan masyarakat soal hal-hal yang menimbulkan keresahan, akibat ulah segelintir oknum ormas. Sudah seharusnya instrumen formal negara sesuai tugas pokok dan fungsinya menjadi pengaman, pengayom ataupun menjaga kedaulatan negara. Sebagaimana yang dicontohkan, Brigjen KH Syam'un.
Jangan sampai kemudian keamanan menjadi sebuah "komoditas", oknum misal tukang pukul yang berupaya untuk mengambil peran "pengamanan" bahkan membentuk 'hukum dan ketertiban' lokal, dengan berdasarkan patronase bersyarat. Atau, oknum ormas menggunakan stadion terbesar pertama di Indonesia untuk kampanye "ideologi transnasional", yang berpotensi merongrong rumah besar Kebangsaan kita.
Instrumen formal negara mungkin sudah seharusnya berani soal ide menjaga NKRI, sebuah ide yang sudah terikat begitu erat dalam kesatuan nasib (sama-sama dijajah) dan kesamaan cita-cita di masa yang akan mendatang (keadilan sosial), atau lebih dalam Indonesia juga terikat dalam komunitas imajiner atau komunitas yang dibangun secara sosial, yang dibayangkan oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, sehingga para pendiri bangsa membuat lambang negara kita dengan begitu gagah yakni, burung Garuda yang membuka sayapnya dengan memegang erat-erat semboyan "Bhineka Tunggal Ika".
Penulis opini ini adalah seorang pengurus organisasi mahasiswa di Jakarta, yang berasal  dari Serang, Banten (Sekretaris Bidang Media dan Propaganda DPP GMNI)
Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi.
