Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan upah minimum Indonesia terlalu tinggi sampai-sampai pengusaha susah memenuhinya. Dengan menjelaskan metode yang digunakan pemerintah dalam menentukan upah minimum: Kaitz Indeks.Â
Kaitz Indeks merupakan metode internasional untuk mengukur tinggi rendahnya upah minimum di sebuah wilayah dengan membandingkan besaran upah minimum berlaku dengan median upah.
Menurut Ida besaran upah minimum di hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini telah melebihi median upah. Bahkan menurutnya Indonesia adalah satu-satunya negara dengan Kaitz Indeks lebih dari 1, di mana menurut Ida angka ideal Kaitz Indeks berkisar 0,4 hingga 0,6 persen.
"Kondisi upah minimum yang terlalu tinggi ini menyebabkan sebagian besar pengusaha kita tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasi di lapangan," paparnya dalam konferensi pers virtual, Selasa, 16 November 2021 dikutip dari Okezone.
Sementara itu, Wartawan Senior Farid Gaban menilai, statement Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah yang mengatakan tak layak buruh menuntut kenaikan upah karena upah minimum di Indonesia sudah terlalu tinggi, memaparkan bahwa hal tersebut tak sesuai dengan data Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
"Benarkah terlalu tinggi? Menurut Global Wage Report 2020-2021: upah minimum RI ada di papan bawah negara2 Asean, hanya menang dari Myanmar," tulis Farid Gaban di akun Twitternya.
Dilansir dari situs IndonesiaBaik, Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, kenaikan UMP tahun 2022 rata -- rata naik 1,09 persen. Namun, persentase kenaikan UMP 2022 tersebut merupakan rata-rata semua provinsi. Jadi, bisa disimpulkan bukan berarti bahwa semua provinsi akan mengalami kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09 persen.
Sementara itu, bagi penulis cara atau rumus dalam menghitung Upah Minimum berubah sejalan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang dianggap merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, dengan tambahan batas atas dan batas bawah dalam mengurungnya.
Hal ini mengubah rumus perhitungan upah buruh yang sebelumnya berlaku sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana kenaikan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Bila kemudian, logika Pemerintah yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menekan kenaikan upah minum pekerja, dengan serendah-rendahnya atau politik upah murah merupakan logika usang dan jauh dari nilai menjamin kelayakan hidup warga negara.
Bagi penulis, kenaikan upah minimum yang layak bagi kaum pekerja justru berpotensi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi, karena akan meningkatkan daya konsumsi para pekerja. Sehingga, berdampak pada peningkatan pendapatan dan cash flow pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Hal ini sejalan dengan penelitian upah minimum, dan dalam studi dan wawancara baru-baru ini oleh ekonom Universitas Barkley di Amerika Serikat yang menggambarkan bagaimana upah minimum yang lebih tinggi dapat menghasilkan berbagai manfaat, diantaranya:
- Perekonomian yang lebih kuat dan peningkatan pembangunan ekonomi di daerah-daerah berupah rendah.
- Kesenjangan gaji yang berkurang antara pekerja kulit berwarna dan rekan kulit putih mereka.
- Mengurangi kejahatan, meningkatkan kesehatan pada anak-anak dan bahkan mengurangi tingkat bunuh diri.
- Pengeluaran pemerintah yang lebih rendah untuk program jaring pengaman seperti kupon makanan dan Medicaid, dan miliaran pendapatan pajak baru.
Kebijakan politik upah murah juga, mungkin berpotensi menimbulkan produktifitas dan kinerja buruh menurun, dengan berbagai faktor seperti, aksi penolakan melalui demonstrasi atau mogok kerja yang dijamin sebagai hak buruh, atau faktor-faktor lain seperti, kebutuhan gizi, aspek sosial, kesehatan pekerja dan faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan penurunan worklife balance.
