4. Hak Asasi untuk Menikah dan Berkeluarga
Menikah dan berkeluarga adalah hak asasi yang diakui oleh berbagai konvensi internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan keluarga. Menghalangi seseorang untuk menikah hanya karena keterbatasan ekonomi adalah bentuk diskriminasi yang tidak adil.
Jika kita merujuk pada ajaran-ajaran filosofis tentang keadilan, seperti pandangan Amartya Sen tentang capability approach, seharusnya masyarakat dan negara bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kemampuan nyata (bukan hanya kebebasan formal) untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga, termasuk memiliki keluarga.
5. Menata Ulang Perspektif: Memperjuangkan Keadilan Sosial
Dari pada menyalahkan orang yang bergaji UMR, kita seharusnya fokus pada upaya memperbaiki kebijakan yang tidak adil. Ketimpangan upah, tingginya biaya hidup, dan minimnya perlindungan sosial merupakan masalah yang harus diatasi melalui kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat. Misalnya, kebijakan peningkatan UMR yang sesuai dengan kenaikan inflasi dan biaya hidup, akses yang lebih luas ke pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta dukungan bagi usaha kecil dan menengah yang dapat membuka lapangan kerja baru.
Sebagai masyarakat, kita juga perlu lebih kritis terhadap narasi yang menyalahkan individu dari pada mempertanyakan kegagalan sistemik. Misalnya, alih-alih mengatakan "kalau mau menikah harus mikir dulu," lebih baik kita bertanya, "mengapa negara tidak mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya?"
6. Kesimpulan: Menikah adalah Hak, Bukan Privilege
Pada akhirnya, menikah adalah keputusan pribadi yang seharusnya tidak dibatasi oleh kondisi ekonomi semata. Mengingat bahwa kemiskinan adalah masalah struktural yang melibatkan tanggung jawab negara, sudah saatnya kita mengubah perspektif kita dari menyalahkan individu menjadi menuntut perubahan kebijakan yang lebih adil.
Negara memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, termasuk melalui upah yang layak dan kebijakan sosial yang mendukung. Oleh karena itu, daripada melarang orang menikah karena alasan ekonomi, kita seharusnya berjuang bersama untuk membangun sistem yang lebih adil dan manusiawi.
Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan "Apakah pria dengan gaji UMR tidak boleh menikah?" adalah: tentu saja boleh. Namun, lebih penting lagi, kita harus memperjuangkan kondisi di mana setiap orang bisa menikah dan berkeluarga tanpa harus khawatir terjerat dalam kemiskinan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H