Mengonfirmasi Setiap Peran untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan

                        "Civilization is a race between education and catastrophe"

                         "Peradaban merupakan perlombaan antara pendidikan dan malapetaka."

                           (H. G. Wells, dalam, Suparlan: 2017)

Berdasarkan pernyataan  H. G. Wells tersebut, saya berskesimpulan bahwa suatu peradaban yang tinggi ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Pendidikan yang berkualitas tidak boleh tidak, harus mampu "memerangi" malapetaka sampai tuntas ke akar-akarnya.

Oleh sebab itu mendidik adalah tugas mulia, tidak ada bedanya dengan pahlawan yang mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan. Penjajah akan punah setelah suatu negara mampu mengusirnya, tapi malapetaka akan selalu mengintai umat manusia jika tidak mampu mengatasi setiap masalah dalam kehidupannya. Sedangkan masalah akan selalu muncul sepanjang kita hidup, termasuk sejak kita bangun tidur di pagi hari sampai kita tidur kembali di malam harinya, begitu seterusnya.

Berdasarkan pengertian bahwa mendidik adalah pekerjaan "memerangi" malapetaka maka pendidik bukan hanya diperankan oleh guru yang mengajar di sekolah-sekolah formal, non formal, maupun informal. Setiap orang atau lembaga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung orang atau pihak lainnya. Tidak boleh ada yang merasa lebih.

Seorang Bapak yang mengajak anaknnya menyingkirkan duri yang ada di tengah jalan adalah pendidik yang sesungguhnya, karena duri di tengah jalan bukan hanya membahayakan si anak dan Bapaknya tetapi berbahaya bagi siapa saja yang melewati jalan tersebut.  Pekerjaan yang cukup sederhana itu, sebenarnya telah membawa si anak ke dunia yang lebih luas yaitu kehidupan manusia yang saling memerlukan satu dengan yang lainnya.

Manfaatnya sangat besar, jauh melebihi pekerjaan sederna menyingkirkan duri di tengah jalan itu sendiri, karena bila si anak  berada di suatu kesempatan yang memberinya input pengetahuan atau pengalaman yang berbeda maka mudah baginya untuk menyerap. Misalkan, tentang pentingnya peran petani bagi kehidupan umat manusia yang lain. Dari petani yang kumuh dan dekil diperoleh makanan pokok, seperti beras, berbagai sayuran, dan buah-buahan. Tanpa makanan pokok, kehidupan manusia tidak bisa bertahan lama. Termasuk untuk kelangsungan hidup para bos yang memiliki kekayaan tak terhitung.

Agar lebih sempurna, maka perlu dibuktikan. Apa benar, semua orang membutuhkan makanan dari hasil kerja para petani? Siapa tahu si anak membayangkan para bos perusahaan, para artis, atau pejabat negara makanannya buatan sendiri. Pembuktian seperti itu, sangat berarti agar anak makin yakin tentang terjadinya interaksi pada semua orang tanpa pandang statsus social.

Hasilnya, pendidikan si Bapak telah membentuk mental sosial yang cukup baik pada si anak, yaitu toleransi dan empati terhadap penderitaan orang lain. Tak bisa dibayangkan, bila lebih banyak Bapak yang mendidik anaknya ke arah sebaliknya.

Sampai di sini, peran Bapak tadi sangat berarti bagi si anak maupun masyarakat luas, namun masalah kehidupan masih sangat banyak untuk dihadapi. Agar dapat bertani saja membutuhkan banyak faktor pendukung, seperti tanah, alat pembajak tanah, pupuk, bibit, yang biasa dikenal dengan alat dan bahan produksi. Selanjutnya, diperlukan teknologi dan sarana pendukung distribusi agar hasil pertanian bisa sampai ke konsumen, seperti sarana, alat dan sistim keamanan transportasi. Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah selera, harga, dan kemampuan konsumen agar hasil pertanian bernilai jual tinggi dan berkesenambungan.

Setiap faktor pendukung tidak bisa dipenuhi oleh seorang saja, atau memerlukan peran secara bersama-sama dengan pihak lain, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan petani. Dalam urusan produksi, distribusi dan konsumsi diperlukan ahli ekonomi. Teknologi dan sarana prasarana dibawa tanggung jawab ahli teknik mesin dan sipil, ahli transportasi, dan ahli teknik tata kota untuk letak pasar.

Pihak kepolisian juga berperan penting untuk menjamin keamanan ketertiban. Dan masih banyak lagi pihak yang harus berperan untuk menjamin manusia terbebas dari malapetaka. Terutama jenjang tertinggi pemerintahan yaitu, Presiden sampai pimpinan terendah seperti Ketua Rukun Tetangga (RT), bahkan dari lembaga penegak hukum sampai ke tukang parkir untuk mengatur keamanan dan ketertiban pasar. 

Tugas setiap sektor itu akan bernilai pendidikan, jika dilakukan dengan semangat kemanusian seperti yang dilakukan oleh Sang Bapak terhadap si Anak tadi. Artinya, setiap orang mengemban peran, bukan karena menggugurkan kewajiban saja, tetapi harus diukur pengaruhnya terhadap kehidupan orang lain atau alam sekitar. Dengan demikian ada sistim komfirmasi atau uji dampak dari setiap pekerjaan. Bila berakibat buruk terhadap orang lain walapun dilaksananan sesuai aturan, maka pekerjaan harus dinilai gagal. Atas kegagalannya diberikan teguran dilanjutkan dengan sanksi jika perannya masih buruk. Sedangkan yang berhasil mengonfirmasi pekerjaannya dengan kehidupan orang lain dan berdampak baik harus diberikan hadiah yang layak.

Konfirmasi Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor  20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional, pasal 3; tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Kemudian terdapat tiga komponen utama sistim pendidikan, yaitu guru, peserta didik, dan kurikulum. Ketiga komponen itu memiliki hubungan timbal balik yang saling memerlukan. Tanpa peserta didik, guru tidak berfungsi dan kurikulum hanya dokumen mati. Demikian juga sebaliknya, peserta didik tidak akan mengerti arah belajar tanpa guru yang menerapkan kurikulum. Selain itu, sarana prasarana merupakan komponen pendukung dalam pendidikan.

Berdasarkan tujuan dan komponen pendidikan itu, maka pencapaian tujuan pendidikan dapat diukur. Hal itu pula, sekiranya yang menjadi alasan bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mindikbud) Nadiem Makariem Memperkenalkan dua istilah yang cukup viral hingga saat ini, yaitu merdeka belajar dan guru penggerak. Istilah itu diperkenalkan dalam pidato Mendikbud pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2019 silam (kelasguru.com : 2019).

Merdeka belajar, menurut Mendikbud adalah sekolah, murid, dan guru memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif. Kementerian pendidikan dan dinas pendidikan memberikan ruang inovasi di masing-masing sekolah.

Sedangkan, makna guru penggerak adalah guru yang mengutamakan murid dari apapun, bahkan dari kariernya sendiri. Mereka akan mengambil tindakan tanpa disuruh, diperintah, untuk melakukan yang terbaik demi pendidikan di sekolah.

Dalam proses menjadi guru penggerak, guru akan mengikuti rangkaian seleksi dan pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Guru tak terganggu janm mengajarnya, sebab pelatihan dilakukan secra firtual dan pendamping akan datag langsung ke sekolah guru berada. Dengan demikian, guru dapat langsung mengimplementasikan inovasi sekaligus mengatasi hambatan-hambatan pembelajaran di lingkungan sekolahnya.

Sekolah merdeka dan guru penggerak adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tanpa guru penggerak, mustahil merdeka belajar bisa diwujudkan. itulah salah kelebihan merdeka belajar dibandingkan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum tahun 2013 (K-13) yang sudah diterapkan sebelumnya.

KTSP dan K-13 sebenarnya sama-sama mengedepankan peran siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Di samping itu, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk berinovasi. Bedanya karena merdeka belajar dikawal secara profesional oleh mentor yang membimbing guru penggerak, sehingga tidak ada alasan hambatan guru dan lingkungan sekolah menghalangi selepas pelatihan yang selama ini terjadi pada dua kurikulum sebelumnya.

 Dengan demikian tidak susah mengorfirmasi pencapaian tujuan pendidikan secara nasional. Termasuk akreditasi sekolah yang selama ini dikerjakan secara marathon oleh pihak sekolah dalam waktu singkat, sekitar kurang lebih sebulan. Akreditasi simbolis untuk memperoleh peringkat sebagai standar formal. Bisa jadi tidak didukung oleh kualitas yang sewajarnya.

Dengan hadirnya guru penggerak, diharapkan mendongkrak kejumudan. Bukan hanya soal prosedur dan kualitas guru, tetapi masalah yang mengendap seperti "gunung es" dalam balutan tradisi lokal di daerah-daerah terpencil juga harus jadi perhatian.

Tradisi yang dapat menghambat iklim pendidikan, seperti terbatasnya peluang guru "pendatang" untuk mengembangkan prestasi di berbagai bidang. Mungkin tidak semua daerah, sehingga pusat tidak sempat membaca kecenderung beberapa daerah yang menutup peluang " pendatang" untuk menjabat kepala sekolah, memimpin organisasi profesi, atau terbatasnya peluang "pendatang" mewakili daerah dalam bidang minat dan bakat.

Tata Kelola Anggaran Pendidikan Semakin Baik?

Melalui merdeka belajar yang digagas oleh Mendiknas sejak 2019 lalu, sepertinya telah mampu meyakinkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk dunia pendidikan.

Menurut Menkeu, belanja Negara untuk pendidikan di tahun 2021 naik 5 kali lebih besar menjadi Rp 550 triliun untuk pendidikan di masa pandemic covid-19. Hal itu bila dibandingkan dengan belanja pendidikan tahun 2009 silam sebesar 208 triliun.  "Ada belanja internet bagi murid, guru, mahasiswa dan dosen," jelasnya (Liputan6.com , 22 April 2021).

Meski anggaran untuk belanja pendidikan cukup besar, namun Menkeu tidak mengritik kualitas pendidikan. Hal itu berbeda dengan penjelasannya tentang kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN  2018 atau sebesar Rp 444 triliun.

"Yang ada adalah komunitas pendidikan sibuk membelanjakan uang yang tiap tahun makin banyak. Dari anggaran Rp29 triliun sampai naik menjadi Rp 444 triliun, kita masih dengar Dirjen Sumber Daya yang tidak berdaya,"kata Sri Mulyani. (cnnindonesia.com , senin, 07/05/2018)

Menkeu juga menilai tata kelola keuanga buruk di kementrian pendidikan. "Mau diguyur duit berapapun kalau tata kelolanya nggak baik, ya complain saja terus. Kalau sekedar gedung bagus dan how we run a good education, it's a different thing," lanjutnya.

Mungkinkah perubahan sikap Ibu Sri Mulyani menjadi tanda adanya perbaikan tata kelola keuangan di kementerian pendidikan? Atau paling tidak karena pencapaian tujuan pendidikan bisa dikonfimasi dengan penerapan merdeka belajar? Hasilnya, mampu meyakinkan Menkeu akan peningkatan sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang? Wallahu a'lam Bissawab.

Bagi saya, buruknya pengelolaan keuangan yang dikeluhkan Menkeu tahun 2018 tidak mudah untuk diselesaikan oleh pihak kementerian pendidikan saja. Untuk memperbaikinya, harus melibatkan lintas kementrian dan lembaga terutama Kementerian keuangan sendiri. Menkeu sebagai bendahara Negara, mestinya memperketat syarat bagi Mendiknas sebelum menyalurkan anggaran. Setelah itu menerapkan monitoring dan evaluasi (monev) ketat sampai ke tingkat bawah agar bisa memperoleh pertanggungjawaban yang akuntabel. Menkeu tidak perlu mengeluh karena keterlibatannya sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah.

SELAMAT HARDIKNAS

Waikabubak, 2 Mei 2021

------

Sumber Bacaan:

• CNN Indonesia  (senin, 07/05/2018)
• Liputan6.com (22 April 2021)
• Kompas.com
• Suparlan, 2017. Menjadi Guru EfektiF, Yogyakarta, Hikayat Publishing