Selain volatilitas harga, kripto juga rawan terhadap penipuan dan kejahatan siber. Banyak kasus di mana investor kehilangan aset mereka karena tertipu oleh skema investasi palsu atau serangan hacker. Di Indonesia, sempat marak skema ponzi yang berkedok investasi kripto, di mana banyak orang mengalami kerugian besar.
Sifat anonim kripto juga membuatnya sering disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih waspada dan teliti dalam memilih platform atau instrumen investasi berbasis kripto.
- Rendahnya Literasi Keuangan Digital
Salah satu tantangan terbesar dalam adopsi kripto di Indonesia adalah kurangnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat. Banyak orang belum benar-benar memahami cara kerja kripto, risiko yang menyertainya, atau bagaimana teknologi blockchain berfungsi.Â
Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi korban penipuan atau melakukan investasi tanpa pertimbangan matang.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan literasi digital dan edukasi finansial bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih siap memanfaatkan peluang yang ditawarkan kripto, sekaligus mampu menghindari risiko yang mungkin timbul
4. Tantangan Kripto bagi Pemerintah Indonesia
Tak hanya masyarakat, pemerintah Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan dalam mengelola perkembangan kripto.
- Regulasi yang Belum Jelas
Salah satu tantangan utama bagi pemerintah adalah bagaimana menyusun regulasi yang tepat untuk mengawasi aktivitas kripto. Hingga saat ini, Bank Indonesia melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran, namun Bappebti telah mengakui kripto sebagai komoditas yang sah diperdagangkan di pasar berjangka.Â
Dualitas ini menciptakan ketidakpastian hukum yang membingungkan banyak pelaku industri.
Di samping itu, aturan mengenai pajak dan perlindungan konsumen dalam perdagangan kripto masih belum jelas. Pemerintah harus memastikan regulasi yang diterapkan dapat melindungi masyarakat dari risiko investasi, sambil tetap mendorong inovasi di sektor ini.
- Pengawasan terhadap Kejahatan Siber
Sifat anonim dan desentralisasi kripto membuatnya sulit diawasi oleh pemerintah. Kripto kerap digunakan dalam transaksi gelap di internet atau untuk mendanai kegiatan ilegal. Kekhawatiran tentang meningkatnya kejahatan siber yang melibatkan kripto, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.