Rancang bangun ekonomi Islam merujuk pada struktur atau kerangka dasar dari sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam analogi bangunan, struktur ini terdiri dari tiga elemen utama: **landasan**, **tiang**, dan **atap**.
1. **Landasan**:
Ini adalah dasar dari ekonomi Islam, yang berupa konsep *Tauhid* atau keyakinan akan keesaan Allah. Tauhid menjadi fondasi bahwa semua sumber daya di dunia ini adalah milik Allah, dan manusia sebagai pengelola harus menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan kehendak-Nya. Selain itu, landasan ini juga mencakup nilai-nilai etika dan moralitas Islam seperti keadilan, kejujuran, dan keseimbangan.
2. **Tiang**:
Tiang menggambarkan pilar-pilar yang menopang sistem ekonomi Islam. Pilar ini antara lain:
- *Keadilan* dalam distribusi kekayaan dan sumber daya.
- *Khilafah*, yang berarti manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana.
- *Nubuwwah*, atau meneladani ajaran Nabi dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang adil dan seimbang.
- *Tanggung jawab sosial* (Zakat, sedekah, wakaf) yang menjamin kesejahteraan bersama dan mempersempit kesenjangan sosial.
3. **Atap**:
Atap dalam rancang bangun ekonomi Islam adalah tujuan akhir yang ingin dicapai, yaitu *kesejahteraan* dan *kemaslahatan* bagi semua pihak. Atap ini melambangkan tercapainya keadilan sosial, kemakmuran, serta keberlanjutan kesejahteraan tidak hanya di dunia, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat.
Dengan demikian, rancang bangun ekonomi Islam mengarah pada sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, adil, dan beretika dalam mencapai kesejahteraan bersama.
Jawaban no 2 :
Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti *Tauhid*, *Keadilan*, *Nubuwwah*, *Dawlah*, dan *Ma'ad* memiliki peran penting dalam membentuk sistem ekonomi modern yang beretika, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Implementasi dari prinsip-prinsip ini dapat diterapkan di berbagai level, baik individu maupun negara. Berikut adalah bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan:
1. **Tauhid (Keesaan Allah)**:
- **Individu**: Setiap individu menjalankan aktivitas ekonominya dengan kesadaran bahwa semua sumber daya milik Allah, sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan dan mengelola sumber daya. Hal ini menghindarkan individu dari perilaku yang eksploitatif atau serakah.
- **Negara**: Pemerintah dapat merancang kebijakan yang mempromosikan tanggung jawab sosial, seperti pajak progresif atau undang-undang lingkungan, untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini juga berarti negara berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial.
2. **Keadilan ('Adl)**:
- **Individu**: Pada tingkat individu, keadilan bisa diwujudkan dalam bentuk transaksi ekonomi yang adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain, baik dalam perdagangan, investasi, maupun dalam dunia kerja.
- **Negara**: Negara dapat menerapkan kebijakan redistribusi kekayaan, seperti zakat, pajak, dan bantuan sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Regulasi yang adil juga dibutuhkan untuk mencegah monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh pihak tertentu.
3. **Nubuwwah (Kenabian)**:
- **Individu**: Meneladani etika bisnis Rasulullah SAW yang mengedepankan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Misalnya, pengusaha Muslim diharapkan tidak terlibat dalam praktik riba, penipuan, atau eksploitasi buruh.
- **Negara**: Negara dapat menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah, seperti sistem perbankan syariah yang bebas dari riba dan mendorong investasi yang beretika. Pemerintah juga dapat mempromosikan regulasi yang mengadopsi etika bisnis Islam, seperti larangan terhadap praktik spekulatif yang merugikan masyarakat luas.
4. **Dawlah (Pemerintahan)**:
- **Individu**: Setiap individu memiliki kewajiban untuk mendukung sistem pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab serta berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi sesuai aturan syariah.
- **Negara**: Negara sebagai pemegang amanah bertugas menciptakan tatanan ekonomi yang mengutamakan kemaslahatan rakyat, termasuk menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Kebijakan fiskal dan moneter harus dirancang untuk mempromosikan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan segelintir pihak.
5. **Ma'ad (Hari Pembalasan)**:
- **Individu**: Kesadaran bahwa setiap tindakan ekonomi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah membuat individu lebih berhati-hati dalam bertransaksi. Prinsip ini mengajarkan bahwa keuntungan duniawi bukanlah satu-satunya tujuan, tetapi harus diimbangi dengan amal kebaikan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.
- **Negara**: Pemerintah dapat mendorong budaya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, regulasi yang menjunjung tinggi keadilan dan etika juga diperlukan untuk memastikan bahwa sistem ekonomi yang dibangun tidak merugikan generasi mendatang.
