Acuan Hukum yang Berbanding Terbalik dengan Indonesia yang Disebut Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang besar dan berdaulat. Semua yang ada di Indonesia di atur oleh Undang-Undang yang dimana di dalamnya berisi peraturan- peraturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang berarti segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh masyarakat indonesia selalu terikat oleh peraturan-peraturan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Akan tetapi, hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum bisa dikatakan adil. Karena hukum di Indonesia tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang belum mendapatkan keadilan yang sebenarnya.

Seperti contoh banyak di Indonesia kasus kejahatan yang dilakukan oleh para koruptor di Indonesia yang dengan mudahnya melakukan tindakan korupsi misalnya aparat desa atau atasannya yang melakukan penggelapan dana atau uang desa. Bahkan tindakan korupsi tersebut bisa dikatakan hal yang biasa dilakukan bagi mereka para koruptor khususnya para pejabat yang tidak jujur dalam menjalankan pekerjaanya. Karena lemahnya hukum yang berlaku di Indonesia.

Tidak hanya karena lemahnya hukum yang ada di Indonesia. Pada saat ini di Indonesia para koruptor selalu memberikan uang jaminan secara besar-besaran agar mereka bisa mendapatkan keringanan hukuman bahkan bisa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.

Selain itu, ruang hukuman atau ruang tahanan bagi para koruptor saat ini hampir mirip dengan hotel bahkan bisa dikatakan menyerupai hotel bintang 5. Hal itu dikarenakan mereka mengandalkan uang untuk kenyamanan mereka sendiri. Kejadian ini tidak sebanding dengan para pelaku pidana lainnya yang terjerat hukuman dengan kasus yang lain.

Mereka mendapatkan hukuman sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan sedangkan para koruptor yang tindakannya sangat merugikan banyak orang tidak mendapatkan beban hukuman yang setimpal dengan tindakan yang mereka lakukan. Hal inilah yang membuat para koruptor menjadi tidak jera dan terus-menerus melakukan tindakan korupsi.

Begitu tidak adilnya hukum di Indonesia banyak masyarakat yang merasa ketidakadilan dengan hukum yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia belum dikatakan adil di dalam dunia hukum. Banyak masyarakat yang tertindas, masyarakat pun membutuhkan dan menunggu keadilan hukum di Indonesia ini, jika hukum ketidakadilan ini masih ada maka, para koruptor akan semakin bebas melakukan tindakan korupsi yang akan merugikan masyarakat.

Seharusnya pemerintah lebih menekankan pada peraturan hukum yang ada di Indonesia dengan ketegasan dan keadilan, jika hukum di Indonesia bisa adil maka rakyat Indonesia tentunya akan merasa sejahtera karena ketetapan dalam keadilan hukum.

Sebenarnya kejahatan korupsi di Indonesia sangatlah tinggi dan yang menjadi kendala untuk memberantas korupsi yaitu yang pertama kejahatan yang terorganisasi dalam beberapa kasus yang melibatkan pejabat atau aparat negara, itulah salah satu yang menjadi faktor penghalang pemberantasan korupsi di Indonesia itu sendiri. 

Belum lagi ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mirisnya lagi ada sebuah anggapan dari masyarakat hukum dapat dibeli.

Dari situlah penegak hukum belum bisa diandalkan secara penuh dalam melakukan tindakan keadilan hukum, seharusnya penegak hukum seperti hakim bisa menjadi sebuah tempat mencari keadilan rakyat kecil tidak hanya mementingkan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri demi membela oknum yang tidak bertanggung jawab seperti koruptor. Dan seorang hakim bisa menjadi sebuah contoh bagi masyarakat pemerintah juga harus ikut adil dalam jalannya hukum yang ada di Indonesia.

Bahwasannya hukum dibuat untuk mensejahterahkan atau memberikan keadilan ke semua rakyat Indonesi.Jika hukum di Indonesia benar-benar adil dalam pelaksanaannya kasus kejahatan korupsi tidak akan pernah merajarela, karena faktor kemiskinan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh adanya tindakan korupsi contohnya, anggaran bantuan untuk masyarakat miskin itu digelapkan atau banyak pula yang tidak tepat sasaran, karena dari atasan bantuan tidak langsung diterima oleh rakyat miskin tetapi bantuan tersebut diberikan terlebih dahulu kepada kerabatnya .itulah realitanya yang ada di Indonesia. Belum lagi kasus suap menyuap di dalam perizinan membuka suatu usaha oleh orang-orang yang ingin mendirikan usaha di tempat yang tidak seharusnya.

Dari situlah kita bisa melihat begitu banyaknya kasus korupsi di Indonesia, itupun sebagian kecil belum yang lain sebagainya. Agar Indonesia menjadi lebih maju seharusnya pemeritah lebih tegas lagi dalam mengawal proses jalannya hukum di Indonesia.

Tidak hanya itu masyarakat juga diharapkan diberi sosialisasi mengenai perundang-undangan di Indonesia agar masyarakat bisa ikut adil dalam proses jalnnya hukum di Indonesia jika masyarakat dan pemerintahan bersatu dalam menegakkan hukum di Indonesia. Sehingga akan terciptanya hukum yang adil dan berdaulat, tidak ada lagi kasus kejahatan korupsi di Indonesia dan masyarakat pun tidak akan merasa tidak diberi keadilan atau di tindas oleh hukum di Indonesia.

Dari situlah kejahatan koruptor harus dihukum seberat mungkin agar para koruptor bisa merasakan hukum yang sebenarnya tidak lagi merasakan hukuman yang ringan seperti dihukum tapi fasilitas seperti di hotel. Jika perlu para koruptor dijatuhi hukuman mati karena penyebab utama kerugian bangsa Indonesia dan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh tindakan korupsi.