Kakistokrasi dan Defisit Otoritas di Indonesia

Indonesia baru-baru ini mendapatkan banyak sekali polemik mengenai isu-isu hangatnya. Misalkan baru-baru ini terdapat kasus penjebolan PDN (Pusat Data Nasional) oleh hacker yang meminta tebusan sejumlah 8 juta USD atau setara dengan Rp 131 Miliar. Dan ternyata mirisnya, teridentifikasi bahwa Menkominfo Budi Arie bukan lulusan IT. Belum lagi isu sebelumnya mengenai Tapera yang disebut-sebut sebagai Tambahan Penderitaan Rakyat. Lalu dalam kancah pilkada tentang putusan Mahkamah Agung terkait batas usia kepala daerah yang banyak dinilai probelmatik dan lainnya. Lalu kemudian dari isu-isu yang muncul tersebut kini kian terdengar lagi sebuah istilah yang disebut sebagai kakistokrasi.

Kakistokrasi adalah sebuah pemerintahan yang dijalankan oleh warga negara yang terburuk, paling tidak kompeten, dan paling tidak bermoral. Istilah ini adalah kebalikan dan istilah meritokrasi yang merupakan sistem pemerintahan yang mengedepankan otoritas kepemimpinan kepada orang-orang yang berkompeten dan memiliki kapabilitas yang mumpuni bukan karena kekayaan, atau kelas sosial, atau bahkan balas budi politik.

Kakistokrasi sendiri jika dikaitkan dengan periodisasi sejarah adalah sebuah ejekan yang tidak memiliki makna etimologi yang jelas. 

Dan karena istilah tersebut adalah berupa ejekan, maka dia benar-benar bersifat subjektif tergantung pada siapa yang mengucapkannya dan tergantung pada siapa yang dituduhnya. 

Misalkan, Donald Trump itu sempat disebut kakistokrasi pada periode awal pemerintahannya. Vladimir putin juga pernah disebut kakistokrasi pada sebuah jurnal studi di Rusia kala itu.

Namun apakah dengan demikian mereka menjadi orang yang terburuk, paling tidak berkompeten dan tidak bermoral? Tidak seperti itu juga karena itu adalah sebuah ejekan dari lawan politiknya atau dari oposisinya. 

Kita harus memahami istilah tersebut dengan dua sisi. Sisi pertama kita melihat semisalnya seorang yang sudah menjadi pemimpin, maka ia memiliki modal kepemimpinan atau setidaknya dia bisa mengatur, mengurus, dan mengeksploitasi orang-orang agar memilih dirinnya. 

Maka dalam konteks ini setidaknya itu adalah bukti bahwa ia bukan orang yang bodoh dan kesimpulannya seluruh negara di dunia ini tidak pernah menjalankan kakistokrasi karena orang yang bisa mempengaruhi orang lain saja itu sudah membatalkan kakistokrasi.

Akan tetapi, di sisi lain kakistokrasi juga berlaku untuk setiap negara yang ada di dunia saat ini. Pertimbangannya adalah bahwa setiap kekuasaan itu bukan ditujukan untuk memperkaya orang-orang yang berada di sekitarnya(rakyatnya), tetapi untuk menghegemoni kekuasaan dan kekuatan pada satu individu atau kelompok tertentu. 

Dari kekuasaan tersebut terjadi monopoli sumber daya untuk kekuatan kelompok itu sendiri. Jadi kekuasaan dalam konteks itu adalah kekuasaan yang terburuk dan itu juga termasuk kakistokrasi.