Plagiasi Hak Merek dalam Suatu Produk

“ Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunaka merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidan dengan pidana penjara paling lama4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah).

Selanjutnya, dalam undang-undang merek pasal 91 disebutkan:

“ Barang siapa yang dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dana tau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat 4 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah)

Gugatan ganti kerugian dan/ atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya,karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah dari pada barang atau jasa yang menggunak merek secara sah.

Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud di atas dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Hak penerima lisensi untuk mengajukan gugatan sebagaimana hak pemilik merek terdaftar sebab pemegang lisensi memang sangat berkepentingan karena dia ikut mengalami kerugian atas adanya pelanggaran atas merek tersebut.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/ atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.

Dalam hak tergugat dituntut juga untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewenangan hakim untuk “menunda”  penyerahan barang atau nilai barang tersebut, dapat disamakan dengan penolakan atas gugatan yang meminta agar suatu gugatan dapat dilaksanakan lebih dahulu.

Penundaan penyerahan hutang atau nilai barang yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebutmerupakan tindakan hati-hati karena bagaimanapun, secara huku setiap putusan pengadilan niaga masih dimungkingkan untuk dibatalkan dalam perkara kasasi. Hal ini terkait dengan masih tersedianya upaya hukum kasasi atas putusan-putusan pengadilan niaga yang memeriksa gugatan yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Kasasi merupakan upaya hukum biasa satu-satunya karena terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Jadi, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan undang-undang merek diatas, jelas kiranya bahwa merek sebagai tanda yang digunakan dalam dunia bisnis akan mendapat perlindungan hukum jika didaftarkan oleh pemiliknya. Perlindungan baik dilakukan secara perdata maupun pidana, jika suatu merek tersebut dilanggar maka akan mendapatkan konsekuensi yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwewenang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.