Tuntutan adanya regulasi perubahan provinsi Sumatra barat sekarang menjadi provinsi DIM, bukan berarti rakyat Minangkabau telah berkurang rasa nasionalisme keIndonesiaannya tetapi ........ seperti bahwa ada tuntutan perubahan nasib menjadi lebih baik, ketiadaan tokoh karismatik yang menjadi panutan, kondisi adat budaya dan tata social masyarakat Minangkabau yang telah jauh berubah menjadi sebuah masyarakat yang kehilangan jati diri, kehilangan filosofi hidup. Tentunya dengan harapan jangan sampai terjadi pada suatu saat malah etnis ini menjadi beban bagi bangsa (halaman 30).
Secara jelas UUD 1945 (Amandemen) yang biasa disebut UUD NRI 1945 mengatur tentang desentralisasi dan satuan pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu selain menganut desentralisasi simetris atau seragam dan mengakui pula desentralisasi asimetris atau beragam. Pengaturan tentang desentralisasi asimetris ditemukan dalam pasal 18A ayat 1, pasal 18B ayat 1 dan 2. Dalam pasal 18A ayat 1 diamanatkan bahwa "Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah". Lebih jauh dalam 18B ayat 1 dan 2 diatur bahwa
1). Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang.
2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di undang-undang (Halaman 50).
Pengakuan daerah khusus dan daerah istimewa sebagai model pemerintah daerah juga memiliki rujukan akademik yaitu sebagai wujud model desentralisasi asimetris yang dilandaskan pada political reasons (keberagaman karakter regional) dan efficiency reasons yakni bertujuan untuk penguatan kapasitas pemerintah daerah. Oleh karenanya pembentukan daerah bersifat khusus dan istimewa di negara kesatuan republik Indonesia memiliki landasan yuridis konstitusional, landasan akademik, landasan filosofis, landasan sosio psikologis, yang tak perlu diragukan.
Prof.Dr.Ir. Tuti Reno Raudha Thaib, dalam Kata Pengantar nya memberikan ulasan dalam. "Sudah lebih dari 400 tahun berlalu sejak ABSSBK dicanangkan oleh masyarakat Minangkabau Bersama raja islam pertama kerajaan pagaruyung, sultan alif khalifatullah. Lebih dari separuh waktu itu 200 tahun berlalu sejak sumpah sakti digaungkan oleh masyarakat adat dan ulama.
Melihat kondisi Minangkabau yang sekarang ada yang terpengaruh oleh berbagai hal sehingga sudah meninggalkan jauh jati dirinya, sudah lama memendam identitas kulturalnya, maka sudah waktunya Kembali 'pulang dari 'perantauan' Kembali ke ABSSBK tidak dapat dinafikan memang sudah banyak kemajuan yang dicapai, tetapi anak-anak Bundokan doang itu tidak lagi diperhitungkan dalam kancah kehidupan, baik nasional apalagi internasional seperti dulu.
Mereka sekedar terbawa arus ke segala arah bak buih terapung diatas gelombang laut, terbawa kemanapun angin berhembus. Mereka mereka sekarang perangkap penderita yang sekedar dimanfaat oleh mereka-mereka yang punya kepentingan. Mudah-mudahan dengan perubahan provinsi Sumatra barat menjadi provinsi istimewa Minangkabau yang berdasarkan ABSSBK, anak-anak bundokan doang Kembali Berjaya".
Sementara Prof.Dr Mansoer MA, mengungkapkan bahwa, "Buku ini perlu direnungkan, karena penulis telah dengan baik mengungkapkan mengenai kondisi mengapa Minangkabau kini yang sangat jauh ketinggalan dari suku-suku lain di Indonesia selama ini mereka lalai. Kini ingin mengejar ketinggalannya dengan cara spesifik ala masyarakat Minang".
Kearifan lokal etnis Minangkabau ini tercermin dalam tiga, yaitu adanya nagari, adat dan surau. Ketiga hal ini kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kembali bernagari berarti Kembali beradat dan bersurau diwujudkan dengan dalam Popinsi Daerah Istimewa Minangkabau (halaman 13). Etnis Minangkaau akan semakin kuat dan berkembang. Tidak seperti hilang nya bangsa Indian, Maya, Inca, Aborigin, Maori dan banyak lagi
Buku ini dapat memperkaya Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM), tokoh Minangkabau dan pemangku kebijakan di Tanah Air.
