"Indonesia dan Demokrasi Pancasila"

Musyawarah mufakat, salah satu prinsip dasar demokrasi, juga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Hal ini memungkinkan orang untuk menentukan harapan bersama dengan tetap menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial-politik. Lebih jauh lagi, dalam bidang sosial, pendidikan masyarakat tentang prinsip dan esensi demokrasi juga harus diungkapkan. Media massa dan negara harus memastikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik melalui sektor pendidikan sehingga kebebasan berekspresi diekspresikan secara kritis, hormat dan bertanggung jawab. Salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan demokrasi yang kita praktikkan haruslah yang bermuara pada kemanusiaan. Sebab, secara filosofis, prinsip demokrasi adalah menerima dan menyerap suara rakyat baik mayoritas maupun minoritas untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat beradab yang menciptakan masyarakat.

Penting bahwa kehidupan demokrasi berkembang dalam berbagai bentuk kehidupan. Apa akibat dari tidak memahami ciri-ciri negara demokrasi? Jika kehidupan demokrasi tidak berjalan, kedaulatan rakyat tidak akan berjalan. Tidak ada jaminan hak asasi manusia, tidak ada jaminan di depan hukum. Jika itu terjadi, kita akan jauh dari mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

Jika warga negara tidak diperlakukan sama di hadapan hukum, tentu akan merasa diperlakukan tidak adil. Kepercayaan terhadap lembaga peradilan semakin menurun atau bahkan menghilang. Tanpa kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, orang akan menjadi pengangguran, orang miskin akan bertambah, dan penghidupan mereka akan semakin terabaikan. 

Kehidupan sehari-hari dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat juga akan terpengaruh secara negatif. Jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk berbicara di depan orang tua Anda, Anda harus mengikuti semua aturan keluarga tanpa konsultasi sebelumnya. Pemahaman siswa terhadap pelajaran kurang optimal jika guru tidak memberikan kesempatan untuk bertanya, mengemukakan pendapat, dan berdiskusi. Jika masalah tidak diselesaikan melalui musyawarah, masyarakat akan berhati-hati dan membuat keputusan yang sewenang-wenang. Akibatnya, suasana masyarakat sekitar menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Tanpa adanya pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kebebasan rakyat untuk memilih pemimpinnya tentu tidak akan terwujud. Kebijakan pemerintah cenderung sewenang-wenang ketika warga negara tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Artinya, politik tidak selaras dengan kehendak rakyat.