Rilis Mubalig Kemenag antara Teks dan Konteks

Rilis dafar 200 nama penceramah (mubaligh) oleh kementerian Agama tanggal 18 Mei 2018, menuai pro dan kontra dari tengah tengah masyarakat. Bagi yang pro, mengatakan bahwa rekomendasi atau lebel kepada penceramah dimaksudkan salah satu upaya untuk mengeliminir atau menangkal radikalisme agama. 

Diakui atau tidak gerakan radikalisme yang berujung terorisme di sebabkan oleh " Provoaksi" para oknum mubaligh saat memberikan ceramah di forum forum  pengajian. Bagi yang kontra, menuduh kementerian agama akan melakukan labeling dan pembatasan serta pengawasan mubaligh yang dianggap tidak pro pemerintah, sehingga muncul label mubaligh pro pemerintah dan mubaligh pro rakyat, atau dengan istilah mubaligh plat merah dan mubaligh plat hitam.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin diberbagai kesempatan telah menjelaskan latar belakang (asbabun nuzul) dikeluarkannya rekomendasi tersebut. Dalam kesempatan wawancara di salah satu stasiun televisi swasta ada hari Senin 21 mei 2018 jam 06.45 s/d 07.15 secara panjang lebar menteri agama memberikan keterangan yang di beri judul "Menteri Agama Blak Blakan". Berdasarkan penjelasan Menteri agama tersebut, dapat dipahami sebagai berikut :

Pertama, Munculnya rilis 200 nama mubaligh  didasarkan banyaknya permintaan dari masyarakat baik yang bersifat personal maupun kelembagaan tentang  profil mubaligh yang cocok atau tepat (baik) untuk diundang dalam forum pengajian keagamaan. 

Berdasarkan banyaknya permintaan masyarakat itulah akhirnya Kementerian agama merumuskan tiga kriteria mubaligh yang dianggap memenuhi syarat untuk memberi ceramah, yaitu kompetensi keilmuan, tingkat pengalaman dan wawasan kebangsaan.

Kedua, salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementrian Agama dalah melayani permintaan informasi masyarakat yang terkait dengan masalah masalah keagamaan, khususnya masalah penerangan agama Islam. Karena kementrian agama memiliki direktorat penerangan agama Islam (Penais) yang tugasnya memberi informasi hal hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan.

Ketiga,  Untuk mendapatkan informasi yang tepat, kementerian Agama meminta pendapat atau masukan tentang nama nama mubaligh dari beberapa organisasi sosial kemasyarakatan dan juga beberapa masjid besar (tentunya tidak semuanya). 200 nama yang dirilis itu hasil dari masukan dari berbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan masjid besar atau pondok pesanten (ulama).

Keempat, daftar 200 nama mubaligh yang dirilis tidak berarti mewakili semua mubaligih di Indonesia. Oleh sebab itu mubaligh yang belum masuk didalam daftar 200 mubaligh bukan berarti tidak memenuhi kreteria sebagai mubaligh. 

Rilis 200 daftar nama mubaligh ini bersifat dinamis, artinya akan berubah (bertambah/berkurang) sesuai dnegan masukan dari masyarakat. Oleh sebab itu menteri agama meminta rilis 200 mubaligh tidak perlu dibesar besarkan. Pemerintah tidak akan melakukan pembatasan ruang gerak (kebebasan) kepada mubaligh Indonesia. Pemerintah tidak akan melakukan langkah langkah seperti yang dilakukan malaysia, karena sistem dan situasi keagamaan antara Indonesia dan Malaysia berbeda.  

Kelima, pada saat ditanya, mengapa sudah keluarkan, kalau daftar nama belum final? Menteri Agama menjelaskan bahwa waktu, situasi dan kondisi yang mengharuskan Kementerian Agama  segera mengeluarkan nama mubaligh agar bisa dijadikan acuan masyarakat untuk menentukan penceramah yang akan diundang, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan mubaligh yang benar benar memiliki wawasan kebangsaan yang ideal.

Berdasarkan lima hal tersebu diatas, langkah yang dilakukan Menteri agama dengan mengeluarkan rilis 200 nama mubaligh bisa sesuatu yang wajar, karena langkah itu masih dalam batas batas kewenangan yang dimiliki. Mengapa sesuatu kebijakan yang wajar dan baik tetapi menjadi polemik yang berujung pada tuduhan negatif kepada kementeri agama (menteri agama)? Saya teringat pendapat Talcott Parsons dalam karya yang monumental berjudul "The Structure of Social Action" (1937) bahwa tindakan yang dilakukan oleh personal ataupun sosial (kolektif) harus mempertimbangkan dua hal yaitu aspek  isi materi (teks) dan aspek suasana atau (conteks).

Dilihat dari sisi teks, apa yang dilakukan Menteri Agama dengan merilis 200 nama mubaligh sesuatu yang baik dan harus dilakukan dengan harapan mampu meredam atau mengurangi gerakan radikalisem agama yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Agama yang seharusnya membawa misi kedamaian, ketenangan sering disalahgunakan menjadi sarana menebar kebencian dan kekerasan.

Dilihat dari aspek waktu atau suasana (konteks) langkah Menteri agama menarik untuk di goreng ke kanan dan kekiri untuk kepentingan politik sesaat (pragmatis). Konteks sekarang biasa disebut tahun politik dimana masing masing kekuatan politik sedang gencar mencari dukungan masyarakat. 

Polarisasi kekutan politik semakin terasa antara kelompok yang menginginkan Jokowi menjabat sebagai Presiden 2 periode dan kelompok yang menghendaki mengganti Jokowi di tahun 2019. Bahkan pada tanggal 27 juni 2018, dilaksanakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia, dan pada bulan mei-agustus tahun 2018 ini  saatnya menentukan pasangan capres dan cawapres untuk didaftarkan di KPU. Langkah menetri agama dnegan merilis 200 nama mubaligh sangat empuk untuk diajdikan bahan kampanye kelompok kelompok yang memiliki kepentingan politik tahun 2018 dna 2019.

Bagaimana langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama?   Pepatah yang mengatakan " kalau sudah berlayar ke tengah laut, pantang untuk kembali ke pantai" nampaknya harus menjadi pegangan Menteri Agama. Artinya apa yang sudah di lakukan dengan merilis 200 nama mubaligh jangan sampai di batalkan, karena menyangkut Kewibawaan lembaga kementerian agama. Langkah yang sangat tepat menrut saya adalah, Kementerian Agama segera memberikan bukti bukti yang kuat dan ilmiah bahwa apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prosedur yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan secara akademik.

Berikutnya, penambahan daftar nama segera dilakukan dengan tetap mendasarkan tiga kreteria yang telah disusun. Sehingga nama nama yang dirilis benar benar mampu meredam aksi gerakan radikalisme agama melalui forum pengajian. Yakinkan dan buktikan kepada publik, bahwa apa yang dilakukan oleh kementerian agama benar benar tidak bertendensi politk praktis yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.  

Langkah yang tidak kalah pentinnya adalah, kementerian Agama sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan keagamaan, harus memiliki data base tentang profil atau trac record  yang benar benar valid berdasarkan bukti bukti kuat (artikel / video) para mubaligh yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan kompetensi keilmuan dan wawasan kebangsaan. 

Kementerian Agama melalui Badang Litbangnya, harus bsia menyediakan data yang akurat tentang profil mubaligh yang sesuai dengan Islam Indonesia (nusantara), sehingga masyarakat akan sangat mudah mengakses informasi dan data  tentang mubaligh yang tidak sesuai dengan filosofi kebangsaan Indonesia berdasarkan Pancasila dan NKRI.