Mau Daftar Jadi PNS? Pelajari Dulu Makna Filosofis Seragamnya

Sah-sah saja jika para anak muda negeri ini berbondong-bondong melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan tujuan mendapat pekerjaan tetap, sekaligus menghapus status pengangguran yang sudah lama disandangnya. Saya secara pribadi tidak ada masalah dengan hal tersebut.

Namun, menjadi PNS bukanlah pekerjaan yang sekadar gajian, datang ke kantor, bekerja, lalu pulang. Kenapa frasa "gajian" saya taruh depan? Karena berbeda dengan pegawai lainnya, sejauh sepengetahuan saya PNS digaji terlebih dahulu sebelum bekerja.

Pekerjaan menjadi PNS bukan pula pekerjaan robotik yang ditarget untuk menyelesaikan beberapa program pemerintah semata. Melainkan, pekerjaan mulia ini harus didasari dengan sikap idealis. Semangat pelayanan kepada masyarakat.

Jika akhir-akhir ini ramai diperbincangkan soal seragam PNS dikatikan dengan cadar, maka saya sejatinya tidak tertarik sepenuhnya membahas masalah itu. Saya malah lebih tertarik dengan warna seragam PNS.

Terdapat beberapa aturan mengenai seragam yang wajib dipakai oleh PNS. Selain estetika, seragam juga memiliki makna di dalamnya.

Pada hari Senin dan Selasa biasanya PNS memakai seragam warna "khaki" atau warna seperti coklat tanah. Hari Rabu PNS memakai seragam putih- hitam seperti yang kerap digunakan Presiden RI Joko Widodo. Hari Kamis motif batik dan hari Jumat biasanya mengakomodasi kearifan lokal dan budaya.

Warna seragam PNS, khususnya pakaian dinas saya kira tidak diputuskan begitu saja, tanpa adanya nilai filosofis di dalamnya. Seperti warna "khaki" atau warna semacam coklat menyerupai warna tanah.

Berdasarkan beberapa artikel, nama warna ini, awalnya muncul dari Sir Henry Lawrence yakni Perwira Inggris yang bertugas di India pada tahun 1840-an.

Saat bertugas di India Sir Henry Lawrence kerap menggunakan seragam yang agak tipis karena cuaca panas yang cukup esktrem. Lalu, seragam itu ia lapisi dengan kotoran, khaki. Dalam bahasa urdu, khaki sendiri berarti tanah. (CNN Indonesia)

Lantas apa kaitan antara warna seragam tanah dengan PNS?

Begini, warna tanah mengingatkan kepada para PNS agar mereka tetap berperilaku rendah hati dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. PNS yang kesehariannya bekerja di kantor, bisa saja menjadi seseorang yang hidup di menara gading dan lupa akan tanah.

Jika itu yang terjadi, maka PNS khususnya mereka yang jabatan dan eselonnya tinggi, bisa saja lupa dengan masyarakat. Imbasnya, kebijakan mereka terlalu membumbung dan tidak tepat sasaran atau minim manfaat bagi publik.

Karena itu, seragam berwarna tanah setidaknya akan mengingatkan mereka jika hasil jerih payah mereka bekerja berupa gaji, tunjangan dan sebagainya,  juga berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Ibarat kalimat langsungnya "jangan sampai PNS menjadi kacang lupa akan tanahnya".

Tidak sedikit berita di media massa mengabarkan soal buruknya layanan publik di berbagai instansi pemerintahan. Oknum PNS melakukan pungli untuk pengurusan dokumen, dan cerita bernada negatif lainnya.

Karena itu seragam warna khaki mengingatkan agar PNS selalu bersikap merakyat. Karena tanah yang letaknya di bawah adalah simbol agar mereka bisa merendah, bukan lalu abai karena sudah duduk di menara gading.

Lalu warna seragam warna putih hitam yang terinspirasi dari pakaian Presiden RI Joko Widodo. Saat awal menjadi Kepala Negara, Presiden Joko Widodo, selalu menekankan frase "Kerja, kerja, dan kerja". 

Hal ini secara tidak langsung merupakan kritik kepada para PNS yang selama ini budaya kerjanya, juga tidak mendapat predikat yang baik-baik saja.

Karena itu, selain memberikan contoh soal budaya kerja, Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja ASN/PNS. Tujuannya, agar kinerja PNS bisa terpantau dan memberikan dampak positif bagi pembangunan.

Warna segaram putih, jika mengutip statemen mantan Mendagri Tjahjo Kumolo, juga berarti bersih. Maknanya, tak lain agar PNS menghindari cara-cara yang melanggar hukum seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Contoh banyaknya PNS yang terlibat kasus korupsi tidak sedikit ditemukan di media massa. Karena itu, seragam putih sebagai perlambang kebersihan, menuntut PNS agar selain bekerja mereka juga harus bersih dari perilaku koruptif.

Mungkin, bagi mereka yang mau daftar PNS, bisa menonton terlebih dahulu film "Newton" yang dibintangi Rajkumar Rao. Meskipun ini film Bollywood, tapi tidak seperti film India pada umumnya. Film ini masuk berbagai nominasi dari festival film prestisius.

"Newton" bercerita tentang seorang abdi negara atau PNS bernama Newton Kumar, yang ditugasi menyelenggarakan pemilihan umum di kawasan perbatasan. Setelah tiba di lokasi, ia melaksanakan tugasnya. Membentuk semacam Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta berbagai hal agar pemilu dapat berjalan.

Nah, lokasi di lokasi itu sebenarnya tingkat pemilih masyarakat rendah, karena minimnya sosialisasi tentang pemilu ditambah potensi rawan konflik. Akan tetapi Newton Kumar dengan sikap idealisnya, menjalankan tugas tersebut dengan serius dan sikap idealis.

Ia tidak mau hanya sekadar dianggap menjalankan tugas dan membawa bukti laporan yang bisa saja direkayasa. Tapi ia betul-betul menjalankan sosialisasi dan mengajak kepada masyarakat untuk datang ke TPS, meski taruhannya adalah nyawa.

Anda mungkin bisa mengambil kesimpulan tersendiri apa kaitan antara cerita film itu dengan apa yang ideal dilakukan oleh PNS dalam menjalankan pekerjaannya. Bukan hanya soal pekerjaan selesai dan laporan diatas kertas, namun juga ada semangat mengabdi kepada masyarakat.

Pemerintah, saat ini sedang membuka lowongan pendaftaran CPNS untuk beragam formasi. Saya yakin, jumlah pesertanya membludak tahun ini. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya, pekerjaan ini tidak pernah sepi peminat.

Menjadi PNS bisa saja menjadi kebanggaan baik untuk pribadi maupun bagi keluarga. Apalagi, jika berkarier dengan baik, maka status jabatan dan eselon bisa membuat seseorang menjadi pejabat di instansi pemerintahan.

Tapi perlu diingat, bahwa jabatan PNS adalah mengabdi kepada masyarakat. Jika mindset itu dipegang penuh, maka tidak akan ada anggaran yang "muspro" dan tidak pro rakyat. Tidak ada sekolah yang roboh, saat belum genap satu tahun dibangun. Salam.