Dalam beberapa waktu terakhir, istilah zaken kabinet mulai ramai diperbincangkan di kancah politik Indonesia, terutama setelah Prabowo Subianto mengisyaratkan minatnya untuk menggulirkan konsep ini. Sebagai warga yang sadar akan dinamika politik, kita tentu ingin tahu: apakah zaken kabinet benar-benar bisa terwujud di Indonesia? Atau apakah ini sekadar utopia yang hanya terdengar manis di telinga? Mari kita bedah lebih dalam.
Apa Itu Zaken Kabinet?
Pertama-tama, penting untuk memahami apa itu zaken kabinet. Singkatnya, zaken kabinet adalah kabinet yang diisi oleh profesional-profesional non-partai politik, dengan harapan bisa menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif dan bebas dari tarik-menarik kepentingan politik. Tujuannya mulia: menciptakan pemerintahan yang berfokus pada kapabilitas dan kompetensi, bukan pada perhitungan politik semata.
Konsep ini terdengar sangat ideal, bukan? Namun sebelum kita buru-buru mendukungnya, mari kita lihat apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan zaken kabinet di Indonesia.
Baca juga: Pilkada 2024: Apakah Masyarakat Masih Percaya dengan Proses Demokrasi?
Tantangan Utama: Partai Politik dan Kekuasaan
Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi multipartai yang sangat kuat. Partai-partai politik memainkan peran sentral dalam pembentukan pemerintahan, terutama di level eksekutif. Dengan adanya zaken kabinet, peran partai politik bisa terpinggirkan, karena posisi-posisi strategis tidak lagi diduduki oleh kader-kader partai, melainkan oleh profesional yang tidak terikat afiliasi politik.
Masalahnya, apakah partai-partai politik akan merelakan sebagian kekuasaannya begitu saja? Dalam politik, kekuasaan adalah segalanya. Sulit membayangkan partai-partai politik besar di Indonesia akan dengan mudah menerima gagasan ini. Mereka tentu akan berupaya mempertahankan pengaruh dan kekuasaan mereka di dalam pemerintahan, bahkan jika itu berarti menentang konsep zaken kabinet.
Resistensi dari Partai Politik: Apakah Mungkin?
Sebagai negara demokrasi, kita sering mendengar jargon "kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Namun dalam praktiknya, partai politik di Indonesia memegang kendali besar dalam menentukan arah kebijakan. Zaken kabinet, jika dijalankan, bisa dianggap sebagai ancaman bagi status quo yang telah lama berlaku.
