Wilayah, dalam kontestasi politik klasik maupun modern, merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh negara. Di era modern, tak cukup wilayah, juga kedaulatan. Perjanjian westphalia 1648 dianggap menjadi tonggak konsep kedaulatan modern ini. Juga embrio dari sekularisme politik.
Hari tadi, Mahatir, mantan Perdana Menteri Malaysia diberitakan beberapa media mengeluarkan pernyataan yang cukup mengganggu. Tokoh yang lahir setahun sebelum NU lahir ini berbicara dalam acara "Aku Melayu: Survival Bermula" yang diselenggarakan oleh beberapa oraganisasi non-pemerintah di Selangor, Malaysia, ahad kemarin.
Dalam pernyataan yang dianggap kontroversial tersebut, ia mengatakan "Kita seharusnya menuntut tidak hanya Pedra Branc, atau Pulau Batu Puteh, untuk dikembalikan kepada kita, kita seharusnya juga menuntut Singapura juga Kepulauan Riau, karena itu Tanah Melayu".
Pedra Branca adalah sebuah perebutan wilayah antara Singapura dan Malaysia terkait beberapa pulau kecil di bagian selatan Selat Singapura sejak 1979. Kemudian diselesaikan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2008, yang memutuskan bahwa Singapura berdaulat atas Batu Puteh dan Malaysia berdaulat atas Batuan Tengah. Kasus ini mirip dengan sengketa antara Indonesia dan Malaysia, yaitu pulau Sipadan dan Ligitan yang pada akhirnya di menangkan oleh Malaysia.
Sebenarnya, pidato itu tak perlu ditanggapi serius. Konteksnya, motivasi internal. Oto kritik. Karena frustrasi, bumiputera mulai terasing dari tanahnya oleh entis lain yang juga warga Malaysia. Politik identitas memang menyatu dalam realitas kehidupan di Malaysia.
Mahatir tentu khawatir, negara yang sudah dibangun puluhan tahun, semakin lama semakin memudar sinarnya. Taglinenya pun berubah, tidak lagi Malaysia trully Asia. Tapi: Malaysia trully Indonesia, karena reog, rendang, batik bahkan Kepulauan Riau seolah-olah sudah ada di sana.
Panjang umur Pak Mahatir.
