Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tengah berbagai tantangan. Salah satu upaya signifikan adalah melalui program "Merdeka Belajar" yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Program ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan siswa. Lebih dari 80 persen sekolah di Indonesia telah mulai menerapkan prinsip-prinsip dari Kurikulum Merdeka, yang memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk mengeksplorasi metode belajar yang lebih inovatif dan sesuai dengan konteks lokal.
Di sisi lain, partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia mengalami peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan partisipasi pendidikan tinggi penduduk usia 19-24 tahun mencapai 36,74%, meningkat dari 35,82% pada tahun sebelumnya. Program-program seperti beasiswa dari Tanoto Foundation membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, yang pada gilirannya diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan.
Kualitas pembelajaran di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Hasil belajar siswa di Indonesia masih tergolong rendah, terutama dalam literasi, numerasi, dan sains, dibandingkan dengan negara-negara lain. Masalah ini diperparah oleh ketimpangan akses ke pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil. Infrastruktur pendidikan yang kurang memadai dan dampak pandemi COVID-19 juga memperburuk situasi, membuat pembelajaran jarak jauh menjadi sulit diimplementasikan secara efektif.
Infrastruktur pendidikan di Indonesia mengalami banyak tantangan. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium, dan akses terhadap teknologi informasi. Kondisi fisik sekolah yang kurang memadai sering kali menghambat proses belajar mengajar. Selain itu, akses ke air bersih dan sanitasi yang buruk juga menjadi masalah. Upaya peningkatan infrastruktur pendidikan memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta untuk memastikan semua anak mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif.
Pandemi COVID-19 telah menjadi penghalang besar bagi pendidikan di Indonesia. Sekolah-sekolah di seluruh negeri terpaksa ditutup untuk mencegah penyebaran virus, memaksa siswa dan guru beralih ke pembelajaran jarak jauh. Namun, banyak daerah menghadapi tantangan besar karena kurangnya akses terhadap teknologi dan internet. Siswa di daerah terpencil dan keluarga berpenghasilan rendah kesulitan mengikuti kelas online, yang mengakibatkan kesenjangan dalam kualitas pembelajaran. Selain itu, guru-guru juga menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan metode pengajaran mereka dengan teknologi baru, dan kurangnya pelatihan yang memadai memperparah situasi ini. Pandemi juga memperburuk masalah infrastruktur pendidikan, dengan banyak sekolah yang tidak siap untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.
Ketimpangan akses pendidikan di Indonesia merupakan masalah serius yang mencerminkan perbedaan signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi yang berbeda. Di daerah terpencil dan pedesaan, banyak anak yang kesulitan mendapatkan pendidikan berkualitas karena keterbatasan infrastruktur, kurangnya guru yang berkualitas, dan minimnya fasilitas pendidikan. Sementara itu, di perkotaan, akses terhadap sekolah yang lebih baik dan fasilitas yang memadai lebih mudah didapatkan. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting, dengan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sering kali tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai wilayah dan lapisan masyarakat.
Pengembangan guru di Indonesia merupakan faktor kunci dalam peningkatan kualitas pendidikan. Banyak guru masih memerlukan pelatihan dan pengembangan profesional untuk mengadaptasi metode pengajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Program seperti "Guru Penggerak" telah diperkenalkan untuk melatih guru-guru menjadi agen perubahan di sekolah mereka. Inisiatif ini tidak hanya fokus pada peningkatan kompetensi pedagogis, tetapi juga pada kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Namun, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan program ini, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua guru di Indonesia memiliki kesempatan untuk berkembang dan memberikan pendidikan terbaik bagi siswa.
 Sistem Zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Indonesia merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menetapkan wilayah atau zona-zona tertentu dalam proses penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah. Zonasi ini biasanya dibuat berdasarkan lokasi geografis atau administratif, seperti kecamatan, kelurahan, atau bahkan desa, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih merata bagi calon siswa dalam mendapatkan akses pendidikan. Dengan demikian, setiap wilayah/zona memiliki kuota tersendiri untuk penerimaan peserta didik baru, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pihak sekolah.
Dibutuhkan upaya serius dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Langkah-langkah strategis seperti reformasi kurikulum, peningkatan kualifikasi guru, investasi infrastruktur pendidikan, serta penguatan sistem evaluasi dan pengawasan mutu pendidikan menjadi kunci dalam upaya mencapai standar pendidikan yang lebih tinggi dan merata di seluruh Indonesia.
Peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung pendidikan juga menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Dukungan dari sektor swasta dan lembaga non-pemerintah dalam penyediaan bantuan dan program-program pendidikan juga dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi berbagai tantangan dalam sektor pendidikan.
