Buka Dulu Topengmu, Sudirman Said (III)

Buka Dulu Topengmu, Sudirman Said! (I)

Buka Dulu Topengmu, Sudirman Said! (II)

Indika Energy Group, Pindad dan Penguasaan Sektor Hulu Migas

Selepas dicampakkan dari ISC Pertamina karena kelakuannya yang tidak transparan, Dirman ditampung oleh Indika Energy, satu perusahaan energi dan migas nasional. Kariernya di awali dari Direktur SDM di Petrosea, anak perusahaan Indika Energy,selanjutnya jadi Direktur SDM di holding Indika Energy. Pengabdian Dirman di Indika ini akan mewarnai sepak terjang Dirman selanjutnya dalam dunia persilatan energi dan sumber daya mineral tanah air.

Selepas dari Indika Energy, Dirman jadi Dirut Pindad, perusahaan plat merah yang bergerak di alat persenjataan dan kendaraan tempur. Masuknya Dirman di Pindad tidak lepas dari peran Syafrie Syamsoeddin (waktu itu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan). Poros Dirman dan Syafrie tercipta pada saat Dirman menjadi bagian dari Tim Penataan Unit Bisnis TNI. Hubungan tersebut berlanjut pada saat Syafrie jadi Wakil Menhan, dan Purnomo Yusgiantoro sebagai Menterinya. Syafri-lah yang merekomendasikanDirman kepada Menteri BUMN untuk diangkat sebagai Dirut Pindad. Dirman di Pindad dan hubungan hangatnya dengan Syafrie juga turut mewarnai sepak terjang Dirman sebagai ESDM 1 sekarang.

Terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres membawa angin baik bagi Dirman. Dia menjadi kuda hitam dari beberapa calon kuat yang berpotensi ditunjuk menjadi ESDM 1. Nama sang mentor, Ari Sumarno sangat santer diperbincangkan bakal menjadi ESDM 1 pada saat penyusunan Kabinet Kerja. Hal ini wajar karena memang Ari merupakan tim inti Jokowi/JK di bidang energi. Bagi Ari, peluang untuk menjadi ESDM 1 merupakan satu kesempatan emas yang harus direbut dan diperjuangkan, karena memang “pesta besar” yang belum sempat terselenggara pada saat dia dan Dirman masih di Pertamina tahun 2009 silam, tentu saja harus dibayar tuntas.

Lacur bagi Ari, Jokowi dan JK ingin menempatkan sang adik, Rini, memimpin gerbong BUMN. Janggal rasanya, jika dalam satu kabinet terdapat 2 menteri yang memiliki hubungan adik kakak. Melalui pertimbangan taktis, strategis dan politis, akhirnya Jokowi-JKmemilih Rini, sedangkan sang kakak, Ari, mesti bersabar karena tersisih dari kabinet.

Bagi Ari, kegagalan menjadi ESDM 1 bukanlah akhir dari cerita. Dia bertekad untuk tetap menguasai sektor energi, langsung dirinya atau melalui kepanjangan tangannya. Batal jadi menteri, Ari tak kurang akal: menyodorkan kader terbaiknya, Sudirman Said aka Dirman! Namun, menyorongkan nama Dirman keJokowi tentunya akan sulit, jika dilakukannya sendiri bersama Rini. Wajar saja, karena Jokowi tidak kenal Dirman, dan Dirman sosok tanpa prestasi di dunia migas.

Ari lantas membentuk tim untuk meyakinkan Jokowi bahwa Dirman adalah pilihan terbaik menjadi ESDM 1. Team up dilakukan melalui jaringan Makasar, di bawah komando JK, dan Syafrie serta Said Didu (atas perintah JK, Said Didu didorong Dirman menjadi Dirjen Minerba, dalam rangka mengamankan agenda Perpanjangan kontrak Freeport. Jokowi sadar, dan menolak mentah-mentah Said Didu. Baca

Selain menggalang dukungan politik, Ari dan JK membangun aliansi ekonomi dengan merangkul Indika Group, salah satu “rumah bisnis” Dirman. Tim inilah yang bekerja secara sistematis dan terstruktur untuk meyakinkan Jokowi melalui JK dan Rini, ketua Tim Transisi kala itu.

Tipu daya mereka tidaklah sia-sia. Saat pengumuman kabinet Kerja, nama Dirman didapuk sebagai Menteri ESDM. Tidak ada yang menyangka bahwa sosok ini yang akan dipercaya menduduki jabatan ESDM 1. Para pelaku bidang energi dan sumber daya alam terbengong-bengong dengan ditunjuknya Dirman sebagai ESDM 1. Selain tidak menjadi perbincangan publik, background pendidikan yang tidak nyambung, pengalaman Dirman di bidang energi yang tidak berurusan dengan kepakaran teknis dan bisnis, tapi lebih ke pelatihan SDM di sektor energi.

Selanjutnya di kabinet kerja, terbentuklah poros bisnis baru antara JK, Rini dan Ari, serta Dirman tentu saja. Jabatan Dirman sangat strategis. Dialah kunci dalam irisan koalisi bisnis di sektor energi, karena pengendali kebijakan dan teknis di sektor energi di kabinet. Irisan bisnis JK dan Dirman terjadi di perpanjangan kontrak Freeport. Irisan bisnis Dirman dan Rini/ Ari terjadi diurusan pengadaan minyak mentah dan BBM di Pertamina. Koalisi JK, Rini dan Dirman juga terjadi di pengadaan listrik 35 ribu MW di PLN. Karenanya, JK, Rini dan Ari akan selalu melindungi Dirman dari serangan politik apapun, termasuk kepretan dari Rizal Ramli. Baca

 Akal-akalan Dirman di Freeport

Keterlibatan Dirman dan para kolega bisnisnya di Freeport bermula dari masa transisi kekuasaan SBY ke Jokowi (pada saat itu sudah ada Presiden/ Wapres terpilih). September 2014, saat kunjungan terakhir SBY ke New York untuk menghadiri sidang PBB, dirancang satu rencana penandatanganan MOU antara Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia. Intinya, MoU itu memuat beberapa poin kesepakatan terkait dengan rencana amanden Kontrak Karya sebagaimana disahkan oleh UU No. 4 tahun 2009 dan juga nasib operasi Freeport pasca 2021.

Pihak Pemerintah yang aktif saat itu adalah Chairul Tanjung, pengganti Jero Wacik yang ditahan KPK. Sebelum rencana puncak di New York tersebut, ternyata, Kantor Pusat Freeport di Amerika di lobby oleh Tim JK, diketuai oleh Sofjan Wanandi, agar rencana teken MOU itu dibatalkan saja, dan ditunda sampai pemerintahan baru terbentuk, agar kepastian bisnis lebih terjaga. Sofyan Wanandi memanggul misi JK, meyakinkan dan memastikan operasi Freeport akan aman pasca 2021. Bujukan maut Sofyan menuai hasil manis. Dokumen MOU yang sudah siap diteken Chairul Tanjung batal dan ditunda.

Untuk menunaikan janjinya kepada Freeport secepat-cepatnya, JK harus memastikan bahwa ESDM 1 haruslah “orangnya”. Karenanya, Dirman dipasang jadi ESDM 1, dengan back up koalisi JK, Ari, dan Rini. Di sinilah Dirman memainkan kuncinya. Kebijakan-kebijakannya terkait Freeport persis sama dengan perancangan bisnis JK, Ari dan Rini. Di sinilah kepatuhan Dirman mendapat nilai tertinggi dari JK, Ari, dan Rini.

Untuk pengamanan di level operasional, JK meminta James Moffett, petinggi Freeport, untuk mengganti jajaran Direksi Freeport Indonesia. Perancangan berjalan dengan menunjuk Maroef Sjamsoeddin—adik kandung Sjafrie Sjamsoeddin—yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Kepala BIN, menjadi Dirut PT Freeport Indonesia.

Perancangan terbaik lahir dari JK: memegang kendali dua lini, yaitu pengendali kebijakan, Dirman, dan pengendali operasional, Makroef. Selanjutnya tinggal meyakinkan Jokowi bahwa Freeport ini penting bagi investasi di Indonesia, dan karenanya mesti dibantu percepatan perpanjangan kontraknya. Janji JK dan Dirman kepada Freeport untuk memutuskan perpanjangan kontrak pada akhir 2014 gagal dipenuhi Dirman. JK dan Dirman berkali-kali gagal meyakinkan Jokowi, dan berujung pada molornya perpanjangan kontrak sampai dengan saat ini. Bahkan Freeport merasa frustasi dengan kinerja Dirman, yang banyak maunya tapi gagal memenuhi janji.

Motif bisnis adalah alasan terbesar JK dan Dirman “membantu” Freeport mendapatkan kepastian operasi pasca 2021. Mereka bukan pebisnis kacangan. JK dan Dirman bahkan sudah memetakan peluang bisnis mana saja yang akan dikerjakan oleh Bukaka Group, Bosowa Group dan Indika Group. Bosowa akan memasok semen untuk pembangunan; penerangan tambang bawah tanah akan dipasok Bukaka; Indika akan mendapat proyek pasokan bahan peledak, pembakit listrik tenaga air dan lainnya (http://www.kompasiana.com/fikarahmaningsih/sudirman-said-penjaga-kepentingan-jk-di-freeport_55fe5be40223bd1f206d31e9).

Tidak mengherankan, di media massa Dirman diangap sebagai Menteri yang sangat bersemangat dan agresif memperjuangan Freeport Indonesia, sebelum “dikepret” oleh Rizal Ramli di bulan September baca. Dirman kalap dan membabi buta melayani Freeport, apalagi Freeport sudah protes atas keterlambatan janji Dirman. Meski begitu, Freeport masih support dan memberikan apapun permintaan Dirman antara lain beberapa kontrak pengadaan ke Indika Group.

Indika Energy yang sejak lama eksis di Freeport tentu saja ingin memperdalam pengaruhnya di sana. Dirman bahkan meminta Freeport untuk memberi porsi bisnis lebih besar kepada Indika Group. Upaya Dirman tidak sia-sia. Petrosea, anak usaha dan Dirman pernah jadi Direktur, mendapatkan proyek pembangunan tanggul lumpur senilai US$ 30 juta per tahun. Selanjutnya, penguasaan wilayah kerja Wabu yang akan dikembalikan Freeport ke Pemerintah RI, diminta Dirman untuk diberikan ke Indika. Banyak lagi kegiatan yang bernilai puluhan bahkan ratusan jutaan US$ yang sudah dikondisikan untuk dibagi secara cantik antara Bukaka, Bosowa dan Indika. Kunci semua itu tentu saja Dirman, Sang Pemberantas Mafia Migas.

Itulah Dirman sesungguhnya. Saat terdesak, karena lamat-lamat tercium aroma busuknya di bisnis Freeport dan bahkan akan dicopot dari menteri, dia permainkan rakyat melalui manuver rekaman pembicaraan Ma’roef Sjamsoeddin dan Setya Novanto, yang direkam Ma’roef. Terlepas apapun materinya, persekongkolan perekaman dan publikasi ke publik tentang pertemuan itu bisa saja memenjarakan Dirman dan Ma’roef.

Maroef Sjamsoeddin sebagai Dirut perusahaan asing di Indonesia, bukanlah aparat penegak hukum atau petugas intelejen negara. Ia merekam percakapan dirinya dan membuka ke publik. Lebih parahnya lagi, rekaman itu dipakai Dirman menggalang simpati publik. Pertemuan itu sendiri sudah terjadi 4 bulan lalu dan baru dibuka Dirman di saat kondisinya genting, dan ketika tahu dirinya akan dicopot Jokowi. Apa motif Dirman membuka semua ini ke publik? Apakah karena dia pro pemberantasan korupsi atau dia sudah dalam posisi tidak ada nilai jual karena mau diganti?

Jika melihat kelakuan Dirman atas Freeport yang turut mengkapling-kapling bisnis dan mendorong Indika Group, memfasilitasi Bukaka dan Bosowa masuk, tentu bisa dipastikan Dirman sama busuknya dengan orang yang dia ungkap ke publik sebagai politisi yang busuk. Bedanya adalah soal cara. Jika klaim di rekaman itu benar, politisi itu masih menggunakan cara sangat tradisional, sementara Dirman dan timnya menggunakan cara yang lebih maju. Tapi keduanya sama saja, yaitu pemburu rente! Dirman tahu benar memanfaatkan ketidaktahuan publik atas kelakukannya di Freeport, sehingga rekaman itu dijualnya untuk menangguk kesan positif dari publik, bahwa Dirman selalu pejuang anti korupsi dan karenanya suci.

ISC, Daniel Purba dan Modus National Oil Corporation (NOC)

Pola transaksi dengan NOC Libya yang dicoba terapkan tahun 2009 saat Dirman menjabat sebagai SVP ISC dipakai lagi saat ini. Kali ini ISC dikomandoi oleh Daniel Purba. Transaksinyamasih mengandalkan pola yang sama: melibatkan sang Guru Besar, Nasrat,dan Concord Energy-nya selaku pengatur deal Pertamina ISC dengan NOC tertentu.

Daniel Purba berulang kali mengajukan usulan pergantian prosedur tata cara mendapatkan pasokan migas, yakni dengan cara penunjukan langsung ke NOC. Upaya Daniel tersebut terganjal Dwi Soetjipto, Dirut Pertamina, yang sampai hari ini mendiamkan usulan itu dan ogah menandatanganinya. Dwi tahu persis siapa otak dari semua ini, tak lain dan tak bukan adalah Ari dan Dirman.

Sikap tidak kooperatif Dwi berbuah murka dari Dirman dan Ari melalui Rini. Sembari terus menekan Dwi untuk segera meneken perubahan tata cara, Dirman sangat rajin menyambangi berbagai NOC di Timur Tengah, seperti Aramco, Ednoc, Kuwait Petro dll. Gencarnya Dirman beranjangsana ke NOC haruslah dicermati secara cermat dan serius. Tidak ada sejarahnya, Menteri ESDM begitu getol mendatangi NOC. Hanya Dirman seorang.

Belajar dari kasus 2008, ketika Dirman menjabat SVP ISC dalam kasus NOC Libya yang dibidani Nasrat melalui Concord Energy, pola serupa diterapkan oleh Daniel Purba. Design kerjasama apik itu disusun bersama Daniel Purba, Dirman dan Ari Sumarno. Tiga serangkai tersebut sering bertemu di bilangan Bundaran Hotel Indonesia untuk menyusun rencana busuk dalam rangka menyukseskan ISC dan Concord Energy dalam memasok minyak mentah dan BBM ke Indonesia.

Cara Dirman Main di Hulu Migas

Petualangan bisnis Dirman tak kenal lelah. Bukan saja di Pertamina dan Freeport, Dirman juga main di kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia. Bahkan Dirman sudah perintah ke Amien Sunaryadi, Kepala SKK Migas, untuk menyetujui change order berjumlah jutaan US$ di proyek Donggi Senoro. Akibatnya, cost recovery yang harus dibayar oleh negara meningkat drastis. Tripatra, anak usaha Indika Group, menjadi kontraktor di proyek itu atas pesanan Dirman. Dirman juga mengawinkan Pelindo 3 dengan Petrosea membangun pelabuhan dan shorebase logistic di Kupang untuk menjadi pangkalan logistik proyek Abadi Masela.

Satu hal yang juga mengejutkan dari Dirman: memberi perpanjangan kontrak Bagi Hasil ONWJ kepada PT Energi Mega Persada Tbk (EMP), Grup Bakrie, padahal operator Blok itu adalah Pertamina. Banyak kalangan juga tahu bahwa EMP di Blok itu tidak baik kinerjanya, dan karenanya sudah semestinya Blok yang dioperasikan oleh Pertamina itu dialihkan hak pengelolaan sepenuhnya ke Pertamina. Sementara di Blok Mahakam, Dirman begitu semangat memberikan 100% kepada Pertamina. Apa yang dimaui Dirman? Keputusan aneh Dirman ini merupakan desakan dari Rini yang ingin memberikan konsesi kepada Bakrie Group. Parahnya lagi, Dirman menyerahkan Blok Gebang di Sumatera Utara kepada EMP Group, padahal di sana Pertamina mengusai 50% saham.

Dirman, Private Jet dan Helikopter

Dirman sepertinya tau bagaimana memaksimalkan jabatannya sebagai ESDM 1 untuk mendapatkan fasilitas mewah dan kemudahan-kemudahan dari pebisnis migas. Dirman kerap meminta fasilitas pesawat jet pribadi maupun helikopter pribadi untuk tugas kedinasannya. Tidak perlu minta pendapat aktivis anti korupsi yang “hebat” seperti Dirman ini apakah fasilitas itu gratifikasi atau tidak, karena publik awam pun tahu itu jelas-jelas gratifikasi. Dirman bisa diseret ke KPK karenanya.

Memang nikmat bagi seorang Dirman pergi dinas tanpa harus sibuk-sibuk antri dan mengikuti prosedur sebagai penumpang pesawat komersial. Dirman jelas mengabaikan kebijakan Jokowi yang meminta para pejabatnya mengedepankan kesederhanaan bukan kemewahan. Atau, jangan-jangan Dirman—dengan dukungan politik, media, dan mafia migas, sudah merasa berkuasa selayaknya Presiden dan karenanya layak mendapat fasilitas setingkat presiden, meski dengan cara menekan perusahaan-perusahaan migas.

Dirmaaan...Dirman. Cukuplah sudah membohongi publik, buka topengmu Dirman.

[caption caption="Foto Dirman saat menghadiri peresmian proyek Donggi Senoro, Luwuk, Sulawesi tengah."][/caption]