Alasan Konstitusional Tak Pilih Ganjar Pranowo Menjadi Presiden Indonesia

Bertempat di Istana Batutulis Bogor, tanggal 21 April 2023,  tepat pukul 13.45 WIB Megawati Soekarnoputri resmi meningkatkan tugas Ganjar Pranowo mrnjadi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP).

Penugasan Ganjar itu disambut gegap-gempita oleh warga "banteng moncong putih" dan para Ganjaris garis lurus. Di mata mereka Ganjar memang sangat layak dan harus menjadi Presiden ke-8 RI, sebagai penerus -- bukan pengganti -- Jokowi.

Tapi ada sekelompok orang yang menolak Ganjar sebagai bacapres RI. Mereka adalah para fanatikus sepakbola yang berang kepada Ganjar yang menolak kehadiran Timnas U-20 Israel di ajang Piala Dunia U-20 Indonesia 2023.

Baca juga: [Poltak] Sebuah Epilog

Kata mereka, FIFA mencopot status tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 dari Indonesia, sehingga Hokky Caraka gagal bermain di ajang prestisius itu. Fakta yang mengikut, Hokky bahkan gagal bermain di ajang SEA Games 2023.  Mungkin salah Ganjar juga, karena mengimingi Hokky pekerjaan di BUMD atau Pemda Jawa Tengah.

Eh, kalau FIFA mencabut status tuan rumah dari Indonesia gara-gara tekanan Ganjar, berarti kuasa Ganjar  setara kuasa Presiden Israel ditambah Presiden AS, dong. Sepertinya, sih, hanya koalisi dua presiden itu yang mampu menekan Presiden FIFA. Kalau benar begitu, bukankah seharusnya nemilih Ganjar sebagai Presiden RI?

Coba sediki berpikir di luar kotak.  Mungkin saja pencabutan status tuan rumah Piala Dunia U-20 itu adalah sanksi tunda dari FIFA untuk Indonesia terkait Tragedi Kanjuruhan 01.10.2022, bukan? Jika itu benar, berarti justru pendukung sepakbolalah yang punya andil pada pencopotan status tuan rumah itu. Gak ada kaitannya dengan Ganjar, kawan.

Tapi bukan hanya para supporter sepakbola yang keputusannya cacat logika itu menolak memilih Ganjar sebagai Presiden RI. Saya juga termasuk yang tak memilih Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI.

Baca juga: Salah Makan, Perut Gak Enak, dan Masuk Angin

Alasan saya sangat konstitusional. 

Pertama, Ganjar belum resmi menjadi Capres RI, baru sebagai bacapres RI dengan status penugasan dari PDIP. Karena itu belum bisa dipilih, bukan?

Kedua, Pilpres baru akan diadakan tahun depan, 14 Februari 2024, bertepatan Valentine Day.  Karena itu belum waktunya memilih, bukan?

Jadi kalau saya memilih Ganjar sebagai capres RI sekarang maka itu namanya nggege mongso dan inkonstitusional. 

Simpel, kan?(eFTe)