KPI Itu Bukan Komisi Pelecehan Indonesia, Bukan?

Penguasa legal formal di dalam satu kantor bukannya tak tahu ada penguasa ilegal-informal di bawahnya.  Tapi gejala semacam itu cenderung didiamkan saja, sepanjang menurut penilaiannya tak mengancam posisinya atau merusak kinerja kantor secara keseluruhan.  Apalagi jika penguasa ilegal-informal itu adalah kaki-tangan atasan.  Ya, atasan akan tutup mata saja.

Secara sosiologis, itulah yang terjadi pada MS di KPI.  Ada persekutuan janggal antara penguasa legal-formal dan penguasa ilegal-informal di KPI.  Sehingga tindakan pelecehan  oleh pegawai "penguasa ilegal-informal" terhadap seorang pegawai legal-formal terbiarkan selama bertahun-tahun.  Sulit untuk tak mengatakan tindakan pelecehan itu sudah relatif melembaga di sana.

Saya khawatir, kasus MS di KPI itu sebenarnya hanya semacam pucuk "gunung es pelecehan" di kantor-kantor pemerintah.  Sebab sudah menjadi rahasia umum juga adanya kasus-kasus pelecehan seksual terhadap pegawai perempuan oleh pegawai lelaki atau bahkan oleh atasannya yang kebetulan lelaki.  Ingat kasus Baiq Nuril dari Lombok, NTB. 

Barangkali sudah saatnya Kementerian PAN lebih serius untuk merumuskan kebijakan, program, dan instrumen yang tegas untuk mereduksi tindak pelecehan di kantor-kantor pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Saya bermimpi tentang kantor pemerintahan yang bersih dari segala bentuk  pelecehan kemanusian.

Saya menunjuk Kementerian PAN, bukan Komnas HAM.  Sebab Komnas HAM rupanya hanya sudi menangani satu persoalan hak asasi manusia rakyat kecil apabila sudah viral secara nasional bahkan global.

Ah, tapi ada hikmahnya juga:  Viral adalah senjata Si Lemah! (eFTe)

*Untuk menghindari  artikel vulgar, saya tak membabar pengakuan MS  tentang rincian pelecehan seksual yang telah dialaminya.