Oleh pihak-pihak tertentu, kondisi itu dengan mudah dapat dinarasikan sebagai "kebijakan PPKM Darurat yang menyengsarakan rakyat kecil". Â Intinya, bisa saja dinarasikan bahwa PPKM Darurat tak berkeadilan sosial. Lalu, ujungnya, Pak Jokowi akan dituduh gagal menjamin keadilan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19.
Saya hanya ingin menunjukkan bahawa kini, di masa pandemi Covid-19 ini, pihak-pihak terindikasi oposisional sedang gencar mengangkat isu keadilan sosial, tepatnya ketimpangan sosial, sebagai argumen untuk mendelegitimasi kekuasaan Presiden Jokowi. Â
Tampak jelas, pandemi Covod-19 kini sedang digiring pihak-pihak tertentu untuk berubah format dari bencana kesehatan menjadi bencana politik. Â Targetnya, "Turunkan Jokowi!"Â
Target itu akan lebih mudah digolkan para oposan jika pemerintah mengambil langkah lockdown. Sekarang ini, PPKM Darurat sedang ditafsir sebagai soft lockdown atau sekurangnya pseudo-lockdown. Bisa menjadi ajang percobaan untuk menjatuhkan Jokowi.
Jadi, Pak Jokowi, menghadapi semua itu, jangan pernah lemah, dan jangan sampai lengah. Di dunia ini, sampai kini, tidak ada presiden atau PM atau raja yang turun tahta gara-gara pandemi Covid-19.(eFTe)
