Kesimpulan hipotetis itu didasarkan pada hasil analisis struktur dan kepentingan yang menunjuk pada dominannya kehadiran "kekuatan Islam yang terindikasi pernah pro-Khilafah" dalam proses Kampanye Akbar Prabowo-Sandi itu.
Belajar dari situ, maka kampanye terbuka Jokowi-Ma'ruf nanti haruslah anti-tesis Kampanye Akbar Prabowo-Sandi. Kampanye Jokowi-Ma'ruf haruslah berjiwa dan berwarna "Bhinneka Tunggal Ika" yang jernih dan terang. Untuk mengirim pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa Jokowi-Ma'ruf adalah milik dan berjuang untuk kepentingan semua suku, ras, agama, dan golongan di NKRI ini.
Intinya, untuk menunjukkan bahwa Jokowi-Ma'ruf sedikitpun tidak akan berkhianat pada Pancasila dan UUD 1945, sekalipun itu dengan risiko kalah dalam Pilpres 2019. Kemenangan di atas sebuah penghianatan adalah kemenangan yang biadab.
***
Pelajaran kedua, jangan ada sedikitpun indikasi perpecahan dalam kubu pendukung Jokowi-Ma'ruf. Semua partai pendukung, serta organisasi ataupun kelompok sosial pendukung, harus solid mensukseskan kampanye terbuka dan pemenangan Jokowi-Ma'ruf.
Kampanye Akbar Prabowo-Sandi tempo hari diwarnai ketak-kompakan, untuk tidak menangatakan keretakan di kubu Prabowo-Sandi, dengan abstainnya unsur Partai Demokrat (PD) dalam perhelatan itu. Tidak sekadar abstain, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketum PD melayangkan surat internal (yang dibuka ke publik) tentang ketidak-setujuannya pada Kampanye Akbar Prabowo-Sandi yang dinilai eksklusif. Tersirat eksklusif yang dimaksud adalah "menjadi panggung kekuatan Islam yang ditengarai pernah pro-Khilafah".
Langkah abstain dari SBY itu, sekalipun terkesan sebagai aksi "Pilatus Cuci Tangan", hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi Jokowi-Ma'ruf.
Sudah menjadi pengetahuan umum, kubu pendukung Jokowi-Ma'ruf adalah persekutuan partai-partai nasionalis (yang beragama) dan partai-partai (beridentitas) agama (yang nasionalis). Artinya, 100% nasionalis 100% beragama. Maka pada kampanye terbuka nanti Jokowi-Ma'ruf harus mampu menunjukkan secara jernih dan sederhana bahwa NKRI itu kongruen dengan Agama (Islam khususnya).
Maka dalam kampanye terbuka nanti, jangan ada salah satu partai atau organisasi pendukung yang abstain, dan menguar sikap ke ruang publik, bahwa dia tak setuju pada "Bhinneka Tunggal Ika", NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945.
***
Saya membayangkan, kampanye terbuka Jokowi-Ma'ruf tanggal 13 April 2019 nanti, bukanlah sebuah peristiwa kampanye yang dibatasi ruang dan waktu.
