Kalau rencana Menristekdikti untuk mengawasi komunikasi elektronik civitas kampus dilaksanakan, maka terbayang oleh saya, dosen dan mahasiswa itu ibarat tikus-tikus yang dipasangi chip agar terbaca perilakunya sepanjang siang-malam berkeliaran di alamnya.(baca: "Pemerintah Awasi Nomor HP dan Akun Medsos Mahasiswa", republica.co.id, 4/6/18).
Mungkin terlalu vulgar mengibaratkan dosen dan mahasiswa itu sebagai tikus. Tapi dengan itu saya mau katakan betapa sadisnya, atau tepatnya tidak manusiawinya, sekaligus tidak edukatifnya, rencana Menristekdikti itu.
Bahwa gagasan itu datang dari Menristekdikti, yang bertanggungjawab atas kelangsungan sistem pendidikan tinggi, menjadi alasan sendiri untuk mempertanyakan "steering capacity" lembaga yang dipimpinnya.
Masalah utama dengan rencana yang diajukan Menristekdikti itu adalah indikasi sesat pikir (logical fallacy) yang terkandung di dalamnya.
Masalah merasuknya faham radikalisme ke lingkungan civitas kampus Tanah Air bukan masalah komunikasi elektronik yang bukan ranah wewenang Kemenristekdiknas. Andaikan dibuat aturan yang lebih ekstrim, misalnya dosen dan mahasiswa dilarang memiliki HP dan akun medsos, tidak ada jaminan bahwa faham radikalisme tidak merasuk ke civitas kampus. Bukankah kampus kita sudah dirasuki ragam varian faham radikalisme bahkan jauh sebelum era handphone dan medsos? Komunikasi elektronik cuma salah satu alat untuk akselerasi dan eskalasi perasukan faham radikalisme.
Jadi seperti tikus dipasangi chip tetap akan mencuri padi Pak Tani, demikian juga dosen dan mahasiswa yang berpredisposisi radikal akan menyebarkan dan mengintetnalisasi faham radikalisme di kampusnya. Sekalipun HP dan akun medsosnya dicatat dan disadap.
Jadi gagasan Menristekdikti mengawasi komunikasi elektronik civitas kampus itu lebih merupakan argumen sesat pikir "red herring", umpan untuk mengalihkan masalah. Supaya publik terpancing untuk sepakat bahwa komunikasi elektroniklah penyebab merasuknya faham radikalisme di kampus-kampus.
Padahal, sejatinya tidak demikian. Penyebabnya harus dicari pada kelemahan sistem pendidikan tinggi dan lemahnya manajemen perguruan tinggi kita. Menristekdikti tidak ingin publik menyorot soal ini, karena akan menjadi nilai negatif bagi lembaganya dan dirinya sendiri selaku pimpinan.
Tapi sebenarnya Menristekdikti tanpa sadar sudah mengakui bahwa sistem pendidikan tinggi kita bermasalah, sehibgga ada ide penataan kurikulum dari sains vs humaniora menjadi mayor sains-minor humaniora dan mayor humaniora-minor sains. Mungkin maksudnya untuk membentuk kelas sosial terdidik yang rasional sekaligus humanis di kampus. Dengan begitu civitas kampus resisten pada faham radikalisme.
Apakah benar begitu? Menurut saya tidak benar. Utak-atik kurikulum pendidikan tinggi tidak banyak gunanya untuk menangkal serbuan faham radikalisme ke dalam kampus. Tak lain karena dosen dan mahasiswa pada hakekatnya adalah kelompok "pembaharu", sehingga dalam dirinya sudah melekat faham radikalisme dalam arti positif. Dosen dan mahasiswa yang sejati adalah yang berwatak inovatif, dan ini adalah watak yang condong radikal. Bukankah setiap inovasi itu bersifat radikal, mengganti yang mapan?
Tapi sistem pendidikan tinggi kita tidak memberi ruang bagi, atau tepatnya memberangus, potensi radikalisme positif di lingkungan kampus. Sistem pendidikan tinggi kita adalah sebuah fabrikasi sumberdaya manusia yang didisain dan dioperasikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia dengan kualifikasi seperti yang dimaui negara dan atau bisnis. Sumberdaya manusia dengan kualitas yang homogen.
