Saya tidak  paham mengapa orang lebih mempersoalkan hak keuangan Rp 112.55 juta untuk Megawati selaku Ketua Tim Pengarah BPIP, ketimbang mencoba kalkulasi biaya sosia-ekonomi-politik yang harus dibayar jika terjadi revolusi anti-Pancasila. Coba dihitung, berapa biaya sosial-ekonomi-politik G30S secara keseluruhan? Total jumlah gaji seluruh pejabat BPIP tidaklah seberapa dibanding kemungkinan biaya sosial-ekonomi-politik revolusi anti-Pancasila yang bisa saja terjadi jika tidak diantisipasi dari sekarang.
Sebagai penutup, untuk pelonggar syaraf, tapi bukan "lucu-lucuan", coba bandingkan besaran hak keuangan Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP dengan gaji Ketua TGUPP DKI Jakarta. Gubernur Anies  menetapkan gaji Ketua TGUPP sebesar Rp 51,570,000 per bulan. Angka yang hampir menyamai gaji Presiden Jokowi dan jauh di atas gaji seorang Menteri. Padahal kerjanya cuma membantu Gubernur untuk ngoprak-ngoprak SKPD/Dinas-Dinas agar kerja lebih cepat.
Mengingat besaran  gaji Ketua TGUPP DKI Jakarta itu hampir sekitar setengah dari hak keuangan Megawati, maka bolehlah diajukan pertanyaan, apakah kestrategisan dan urgensi jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIB hanya dua kali lipat dari jabatan Ketua TGUPP DKI Jakarta? Silahkan ditimbang-timbang sendiri.
Intinya, gaji Megawati itu sudah selayaknya, kalau berpikir tentang besarnya biaya bila terjadi revolusi anti-Pancasila. Begitu menurut saya, Felix Tani, petani mardijker!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H