Pada hari pertama menjadi Gubernur, Pak Anies sudah langsung melontarkan isu "saatnya pribumi menjadi tuan". Implisit di situ, hendak dikatakan, kemiskinan "lapis bawah" selama ini bersifat struktural. Â
Tegasnya, hendak dikatakan bahwa kebijakan/program pemerintah khususnya Pemerintahan Jokowi tidak berpihak pada masyarakat lapis bawah. Akibatnya lapis itu tetap miskin, sedangkan lapis atas semakin kaya.
Secara konsisten, Pak Anies kemudian  tampil dengan langkah-langkah anti-tesis Jokowi, atau anti-tesis Ahok-Djarot, yaitu kebijakan/program yang memihak langsung (instan) pada lapis  bawah Jakarta.
Ambil contoh kebijakan  fasilitasi PKL berdagang di badan jalan, upaya pembatalan HGB pulau reklamasi, fasilitasi tukang becak, memulihkan kampung Akuarium, pembangunan rusunami DP 0%, pelatihan OKOCE,  sampai pembukaan lapangan Monas untuk aktivitas rakyat.
Dengan langkah-langkah itu jelas hendak dikabarkan bahwa Pak Anies (dan partai pendukungnya) pro-rakyat lapis bawah (miskin), Â sedangkan Pak Jokowi (dan partai pendukungnya) pro-rakyat lapis atas (kaya).
Pesan itu dipertegas dengan kritik-kritik dari politisi partai oposisi pendukung Pak Anies,  bahwa Pak Jokowi menghamburkan terlalu banyak uang hanya untuk pembangunan mega-infrastruktur yang tidak langsung  dinikmati orang miskin.
Kritik itu  menutupi fakta-fakta pembangunan ekonomi rakyat oleh Pak Jokowi. Sebut contoh sertifikasi tanah rakyat kecil, pemberantasan musuh nelayan kecil, penguatan ekonomi desa, dan pembangunan rumah rakyat DP 1 %.
Kota Jakarta hari-hari ini terindikasi sedang diset sebagai "ruang pamer" pemihakan pada lapis bawah  oleh  kubu calon penantang Pak Jokowi tahun 2019. Sekaligus sebagai "panggung" perlawanan pada  kebijakan/program pembangunan pemerintahan Pak Jokowi yang dipersepsikan "tidak memihak lapis bawah".
Targetnya jelas, kapitalisasi politis lapis bawah oleh partai oposisi sebagai modal pemenangan Pilpres 2019. Jakarta hendak dipromosikan sebagai kisah sukses pembangunan yang memihak lapis bawah. Untuk menarik suara lapus bawah mendukung capres partai oposisi.
Tentu langkah-langkah kapitalisasi lapis bawah semacam itu sah-sah saja. Justru hal itu harus direspon Pak Jokowi dengan mengambil langkah-langkah antisipatif. Agar jangan sampai kehilangan suara lapis bawah.
Bukan kapasitas saya mengajari Pak Jokowi terkait langkah-langkah antisipatif. Harapan saya, apapun langkah yang diambil, hendaknya tidak memposisikan lapis bawah sebagai obyek  tetapi sebagai subyek politik.
Saya kira itu akan menjadi faktor pembeda yang tegas, sekaligus faktor penentu kemenangan untuk Pak Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.***
