Pak Anies Baswedan Hebat Mengizinkan Gelaran DWP 2017

Apresiasi layak diberikan pada Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, karena telah mengizinkan gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2017 di JIExpo Kemayoran, tanggal 15-16 Desember ini.

Pak Anies tidak mundur selangkahpun, kendati  ormas Bang Japar Indonesia,  FPI  Kemayoran, Forkabi Kemayoran, dan Paguyuban Warga Betawi  menentang dan mendemo pagelaran DWP 2017. Ormas-ormas itu minta agar Pak Anies tidak mengizinkan pelaksanaan DWP 2017 dengan alasan dapat merusak moral  bangsa.

Memang sudah tepat jika Pemerintah tidak tunduk begitu saja pada tuntutan ormas-ormas. Sekalipun itu ormas yang teridentifikasi sebagai pendukung Pemerintah, dan sekalipun mengatasnamakan kepentingan umum atau bahkan kepentingan bangsa dan negara. 

Perlu diingat kepentingan ormas itu selalu bersifat ekskusif, tapi memang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Jadi hak ormas menyuarakan tuntutannya, karena dijamin undang-undang, tapi hak Pemerintah juga untuk menolak tuntutan itu.

Keputusan Pak Anies itu  jelas mencerminkan hasil olah  kecerdasan sosial yang tinggi. Cerdas karena tidak menerima begitu saja argumen "merusak moral bangsa" yang dilontarkan ormas-ormas anti-DWP.  

Dengan latar sosial akademisi yang melekat padanya, bisa diduga Pak Anies  tidak akan menerima kesimpulan etnosentris dari ormas-ormas itu. Dikatakan etnosentris karena ormas-ormas itu menyimpulkan DWP 2017 dapat "merusak moral bangsa" berdasar ukuran  moral yang  mereka rumuskan sendiri.

Alasan "DWP dapat merusak moral bangsa"  menjadi sesuatu yang harus ditolak karena ormas-ormas anti-DWP itu tidak punya argumen. 

Pertama, ormas-ormas  itu tak mengungkap seperti apa itu "moral bangsa" sehingga tak bisa diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Kedua, ormas-ormas itu tak menyebut bagian mana dari "moral bangsa"  yang akan dirusak DWP dan dengan cara bagaimana  akan dirusak. 

Ketiga, ormas-ormas itu tak memiliki  bukti empiris bahwa  DWP (terdahulu) telah merusak moral bangsa.

Foto: tourfrombali.com

Event DWP adalah ekspresi suatu sub-kultur khas generasi milenial yang saya sebut  "e-kultur".  E-kultur adalah suatu sub-kultur yang menempatkan perangkat elektronik-digital sebagai "inti budaya".  Fungsi perangkat elektronik-digital itulah yang menjadi pemersatu sekaligus penghubung antar warga pendukung e-kultur tersebut.

Gelaran  DWP itu adalah sebuah  peristiwa (event) budaya, sekaligus  suatu peristiwa ekonomi kreatif. Indikasinya, DWP 2016 yang lalu menyumbangkan Rp 8 miliar ke kas Pemda DKI, dari pajak tiket dan restoran.

Sejauh ini tidak ada alasan yang sahih untuk menyimpulkan DWP merusak moral bangsa dan tiada guna.  Gelaran festival musik bergenre electronic dance music (EDM) yang berawal dari gudang ini sudah menjadi even terbesar di Indonesia, sudah menjadi even internasional, dan tahun ini sudah memasuki edisi keenam. 

Sejumlah DJ ternama dari luar negeri turut meramaikan event ini. Pengunjungnya juga datang dari negara-negara tetangga. Semua berkumpul di JIExpo Kemayoran untuk menari, menyiarkan kegembiraan, melepas energi positif ke udara Jakarta.

Atas dasar apa sebuah kegiatan bermusik dan menari, melepas energi positif, tanpa memaki pemerintah, tanpa merampas hak publik, tanpa menebar hawa permusuhan, dan dihadiri orang-orang dewasa bisa disebut sebagai kegiatan yang dapat merusak moral bangsa? 

Apakah karena genre musiknya yang ngak-ngik-ngok? Lha, apa bedanya dengan dangdut.  Atau karena busana pengunjung yang minim? Lha, memangnya siapa yang mau menari sampai tengah malam dengan busana lengkap tertutup. Atau karena mungkin ada miras dan narkoba di sana? Nah, buktikan dulu.

Faktanya event DWP 2017 telah berakhir Sabtu malam dengan tenang, tanpa keributan, tanpa orang mabuk miras dan narkoba, tanpa perbuatan asusila, dan tanpa tuntutan apapun. 

Malahan memberi manfaat bagi warga sekitar yang mendapat rejeki berupa  jatah tiket untuk dijual informal (calo) atau  mendapat peluang jualan rokok, minuman ringan, dan kerak telor. Dan semua rejeki itu halal adanya, bukan hasil korupsi atau rampokan.

Jadi, keputusan Pak Anies untuk tetap mengizinkan gelaran DWP 2017 sangatlah bijak dan produktif. Produktif karena memberi ruang leluasa pada generasi milenial untuk menciptakan dan membangun e-kultur yang supportif terhadap pembangunan kebudayaan metropolitan dan peradaban kota abad milenial. 

Peran pemerintah memang selayaknya begitu, yakni memfasilitasi gerakan-gerakan pembangunan budaya kreatif. Bukan sebaliknya mencurigai lalu kemudian memberangusnya.***