Tegasnya, presiden mau bilang, pembangunan kawasan wisata Danau Toba harus dimulai dari pembangunan kesadaran, kemauan, dan kemampuan orang Batak memulihkan dan kemudian memelihara mutu lingkungan hidupnya, khususnya lingkungan alam fisik (tanah, vegetasi, dan air). Tanpa itu Danau Toba sebagai obyek wisata kelas dunia Cuma mimpi.
Makna Tragedi Ikat Kepala Presiden
Ketika hadir dalam Karnaval Danau Toba di Balige (21/8/16), Presiden Jokowi mengenakan ikat kepala (tali-tali) yang aneh, berupa wig blonde. Kontan ikat kepala itu menjadi kontroversi, yang menjurus ke olok-olok yang menghinakan presiden. Sungguh, itu sebuah “tragedi”.
Perancang ikat kepala itu, orang Batak Jakarta, meniatkannya sebagai penanda status raja. Masalahnya, ada dua soal pada niatan itu.
Pertama, orang Batak itu tak pernah punya raja, karena tak pernah punya tradisi bernegara. Yang dikenal sebagai raja Sisingamangaraja itu bukan raja dalam arti penguasa wilayah, melainkan pendeta raja (king priest) dalam konteks agama asli Batak. Artinya, sia-sia saja mencari rujukan pakaian Raja Batak.
Kedua, orang Batak mengenal “raja huta” dengan busana yang beda dari satu dan lain puak Batak, sehingga tak ada rujukan baku.
Yang bisa disepakati lazimnya adalah jenis ulos yang selayaknya disandang “orang yang dirajakan”. Baik ikat kepala, selendang, dan bawahan, serta tali pinggang, pedang, dan tongkat.
Masalahnya, terbuka kemudian, perancang busana karnaval itu, juga panitia pelaksana, adalah “orang Batak Jakarta”. Jadi busana yang ditampilkan itu adalah busana Batak menurut tafsir “orang Batak luar”, Batak rantau.
Makna di balik tragedi ikat kepala itu, apa yang terjadi di kawasan Danau Toba, sesungguhnya berada di bawah kendali orang Batak “sukses” Jakarta. Karnaval Danau Toba dikendalikan orang Batak Jakarta. Otorita Danau Toba juga nantinya akan begitu.
Ada dua pertanyaan di sini. Apakah orang Batak yang tinggal di “Bona Pasogit” (Kampung Halaman) memang tidak mampu mengelola Danau Toba? Atau, kepentingan orang Batak rantau, terutama Batak Jakarta, yang terlalu dominan, sehingga kepentingan dan inisiatif Batak Bona Pasogit menjadi periferal?
Pertanyaan besarnya, apakah sedang berlaku struktur subordinasi Batak Bona Pasogit ke bawah Batak Rantau? Soal ini harus dijawab secara jujur, sebelum masuk pada pengembangan Danau Toba. Sebab jika struktur subordinasi itu benar adanya, maka Batak Bona Pasogit hanya akan beroleh remah-remah saja.
