Tulisan ini muncul ketika di Kompasiana ada sebuah artikel "reflektif" berjudul "Kisah Tentang Muhammad Ali, Bocah Perawat Keluarga" yang ditulis oleh FebrianAminoto. Tulisan itu menyentuh, karena barangkali juga diniatkan untuk menggugah pembaca sehingga muncul semaca "insight", dan sekaligus apresiasi serta "saran" untuk pemerintah, khususnya Presiden dan Kementerian Kordinator Pambangunan Manusia dan Kebudayaan; tentang lebih peduli, berupaya menjemput bola, serta memberikan kesempatan untuk menyempaikan keluhan sehingga kasus yang menimpa Muhammad Ali bisa terdeteksi lebih dini. Karena bisa jadi, Muhammad Ali hanyalah satu di antara jutaan lainnya yang tak terekspos.
Febrian, meski secara samar diantara apresiasi dan saran yang disampaikan, jelas mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah, terutama Kemenko PMK yang saat ini dijabat oleh Puan Maharani. Menurutnya, Kementerian itu hanya "bergerak" setelah semuanya terlihat dan menjadi isu nasional.Â
Tidak ada upaya dan kinerja yang diupayakan sebagai solusi sebelumnya. Namun, tulisan ini ingin mencoba "meluruskan" beberapa hal yang salah kaprah dalam menilai pemerintah. Kesalahan itu dilakukan oleh mereka yang tidak mencoba memperdalam informasi, atau "mengunyahnya" terlebih dahulu.
Jadi begini, dalam dunia pemerintahan itu (birokrasi), masing-masing posisi sudah mempunyai "tupoksi" masing-masing. Ada job description yang sudah jelas tertulis, maupun yanh sudah terinternalisasi.Â
Termasuk juga Kemenko PMK. Ada proses, mekanisme, serta prosesur yang seharusnya dipertimbangkan. Singkatnya begini, kalau ada orang sakit di desa X, kemudian tidak dilayani dengan baik atau ada kesalahan, maka keluhan paling awal seharusnya bukan pada Presiden, atau Kemenko PMK. Itu terlampau "jauh".
Tentu betul, Presiden dan Menteri-menterinya mempunyai tugas untuk menyejahterakan dan peduli terhadap semua rakyatnya. Tapi kalau semuanya dikerjakan oleh Presiden atau Menteri-menterinya, lalu apa pekerjaan Bupati, Walikota, dan Gubernur? Itulah poinnya. Artinya, dalam konteks X yang "menderita" itu, perlu dipertanyakan kinerja RT/RWnya, Bupatinya, Walikotanya, dan Gubernurnya.Â
Termasuk juga persoalan kesejahteraan, kemiskinan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pemerintah pusat sudah menentukan program secara universal termasuk anggaran dananya, sementara sebagai pelaksananya adalah pemerintah di tingkat daerah. Jadi, kalau ada orang sangat miskin menderita lalu menanyakan "apa kerjaan, Presiden dan Kemenko PMK?". Satu sisi itu benar, kalau "terpaksa" mau disambung-sambungkan, tapi jauh lebih tepat dan bijak kalau yang ditanyakan adalah peran RT/RW-nya, lalu Bupati dan Gubernurnya.
Sehingga, sejatinya apa yang dilakukan oleh Kemenko PMK, dengan memberikan bantuan kepada Muhammad Ali harus dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan menutup kealpaan pemerintah yang "lebih dekat". Apalagi Kemenko PMK adalah Kementerian yang membawahi beberapa Kementerian lain yang kalau dilihat raportnya lumayan bagus, sebut saja seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan. Jadi, saya sepakat, bahwa apa yang dilakukan Puan Maharani perlu diapresiasi dan tidak perlu "disalahkan".
Sementara itu, kita sebagai warga yang mempunyai kemampuan untuk mengakses internet, terutama media sosial yang begitu cepat membuat viral sebuah peristiwa, harusnya menjadikan momentum untuk menjadi "corong" ketika terjadi sebuah "ketimpangan" dan penderitaan. Seperti apa yang dialami Muhammad Ali. Toh, sekarang, dengan memanfaatkan medsos, seperti twitter misalnya, siapapun bisa "ngomong" langsung dengan Kementerian mana saja. Jadi, secara legal-formal, sepertinya tidak diperlukan lagi tempat pengaduan yang khusus dimiliki lembaga pemerintahan, termasuk Kemenko PMK.
 Artinya, di dunia digital yang bisa dinikmati oleh semua orang ini, kita bisa mengadu langsung kepada Kementerian yang semuanya sudah punya akun medsos, termasuk Kemenko PMK yang dipimpin oleh Puan Maharani. Apalagi, Puan Maharani juga sering dijumpai, ikut turun langsung ke bawah, baik sendiri maupun ketika menemani Presiden.
