Dilema Penggunaan Influencer oleh Pemerintah: Antara Pertumbuhan dan Krisis Kepercayaan
Di tengah pesatnya pertumbuhan industri influencer Indonesia yang diproyeksikan mencapai 225 juta dolar AS pada 2024, muncul sebuah paradoks yang mengkhawatirkan. Sementara 68% konsumen Indonesia mengaku terpengaruh oleh rekomendasi influencer dalam keputusan pembelian mereka, penggunaan influencer oleh pemerintah untuk memoles citra proyek nasional justru menciptakan erosi kepercayaan yang mengancam fondasi industri ini. Fenomena ini semakin kompleks ketika pemerintah gagal bersikap transparan tentang berbagai kendala dan kekurangan dalam proyek-proyek mereka, memilih untuk mengandalkan influencer sebagai pembentuk narasi positif.
Ketika Pengaruh Menjadi Bumerang
Strategi pemerintah dalam menggunakan platform dan jangkauan selebriti dan influencer seperti Raffi Ahmad dan Atta Halilintar, ternyata menjadi bumerang yang merusak kredibilitas pesan. Para influencer yang dipilih cenderung hanya menampilkan sisi positif, menghindari kritik konstruktif, dan gagal memanfaatkan akses istimewa mereka untuk menyuarakan kekhawatiran masyarakat kepada pemerintah. Alih-alih menciptakan dialog bermakna, pendekatan ini justru memperdalam jurang antara narasi pemerintah dan realitas yang dirasakan publik.
Paradoks Engagement Mega-Influencer vs Nano-Influencer
Data engagement rate mengungkap ironi dalam strategi pemerintah yang mengandalkan mega-influencer. Sementara pemerintah memburu jangkauan masif melalui selebriti dan mega-influencer, data menunjukkan bahwa nano-influencer dengan pengikut 1.000 hingga 10.000 justru mencapai tingkat engagement 1,85%, jauh melampaui performa mega-influencer (0,69%) dan macro-influencer (0,66%). Angka-angka ini mempertanyakan efektivitas strategi yang memprioritaskan jangkauan di atas autentisitas.
Kampanye Influencer IKN: Katalis Skeptisisme Publik
Proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) menjadi titik balik yang mempercepat sentiment negatif terhadap penggunaan influencer secara masif. Meski berhasil menciptakan buzz dan jangkauan luas, kampanye ini justru memicu gelombang kritik dan analisis kritis dari berbagai publikasi berita dan jurnalis. Kelemahan fatal dalam pendekatan komunikasi publik terekspos jelas:
- Penyederhanaan berlebihan terhadap isu kompleks
- Penghindaran diskusi tentang tantangan nyata
- Koordinasi pesan yang terlalu kentara
- Jadwal posting yang terkesan diatur
Efek Domino: Bagaimana Penggunaan Influencer Pemerintah Merusak Industri
Penularan Ketidakpercayaan
Dampak negatif dari praktik ini melampaui batas kampanye pemerintah. Terjadi apa yang bisa disebut sebagai "penularan ketidakpercayaan", di mana skeptisisme terhadap kampanye pemerintah mulai mengkontaminasi persepsi publik terhadap kemitraan influencer secara keseluruhan. Fenomena ini semakin menguat seiring terungkapnya pola serupa dalam berbagai kampanye pemerintah lainnya, menciptakan efek spiral yang mengancam kredibilitas seluruh industri.
