Massa aksi kembali berjalan menuju depan kantor Walikota Ternate. Sembari orasi tetap berjalan. Dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan seruan.
"Kenaikan harga BBM adalah buah kebijakan energi pemerintah, termasuk di sektor migas, yang berbau kolonialistik. Penggunaan energi bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk melayani korporasi asing"
"Kami menolak kenaikan harga BBM yang sangat menyengsarakan rakyat. Mulai dari harga barang, harga angkot, harga sembako dan lainnya juga ikut naik karena kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM. Kami meminta pemerintah Kota agar mengatasi ini. Siap menangani masalah ini. Mengontrol kenaikan harga angkut dan bensin. Menaikan harga komoditi cengkeh dan pala sebagai penghasilan utama rakyat Maluku Utara", tandas Said dalam orasinya di depan kantor Walikota.
Suasana riuh, kadang moderator orator meminta mengepalkan tangan kiri. Kadang ada takbir dari organisasi kepemudaan Islam.
"Rezim Jokowi-JK pada masa awal kepemimpinannya langsung mewacanakan kenaikan harga BBM dengan dalih; pertama, bahwa angaran negara kita (APBN) akan tidak mencukupi jika terus memberi subsidi BBM kepada rakyat; kedua, subsidi BBM lebih dinakmati oleh kelompok ekonomi menengah keatas; ketiga, akan lebih baik kalau subsidi BBM dialohkan kesektor lain yang lebih produktif. Namun menurut kami kenaikan harga BBM ini merupakan agenda neoliberal dimana penentuan harga BBM tidak lagi ditangan negara tetepi akan diserahkan pada mekanisme pasar. Sedangkan pada kenyataanya kenaikan harga BBM akan membuat kenaikan-kenaikan harga bahan-bahan pokok yang lainya dan tentunya semakin memperburuk kemampuan daya beli rakyat, dimana ketika pekerjaan sulit didapatkan, upah sangat kecil, sehingga rakyat akan semakin menderita", orasi Dawam saat diberikan kesempatan berorasi.
"Harga BBM di Indonesia selalu naik mengikuti harga dunia karena mayoritas Perusahaan Minyak dan Gas di Indonesia, di kuasai oleh Modal Asing (Pemilik Industri Minyak Dunia) sehingga hasil dari minyak Indonesia, lebih diutamakan untuk di jual ke pasar Internasional, dan jikapun harus dijual di Indonesia, maka harganya sama dengan harga BBM Internasional itu (yang di tentukan oleh mereka juga)",orasi kembali dari salah seorang aktivis Pembebasan. Orasi-orasi kembali berlanjut. Beberapa teman Kumpulan Kepemudaan Muslim ini, Said, Mirgah, Dawam, Usamah, Yusuf, dan teman-teman lain izin sholat dhuhur. Mengingat telah masuk waktu sholat.
"Pemerintah harus mengingat bahwa ketergantungan masyarakat akan kebutuhan BBM masih tinggi terutama terhadap Premium dan Solar. Jika belum mampu melakukan konversi yang baik terhadap solusi kebutuhan BBM masyarakat, menaikkan harga BBM merupakan bentuk perampasan kesejahteraan rakyat", orasi masih terus berlanjut. Massa aksi kembali berjalan, dikawal oleh para aparat. Dan terlihat beberapa intel di sekitarnya.
Massa berjalan menuju ke gedung DPRD. Mendengar info dari spionase, bahwa massa aksi dari bagian bawah masih tertahan di Ngade oleh para aparat polisi. Tak bisa menuju gedung DPRD Kota Ternate.
"Bukan menjadi problem baru, ketika harga BBM naik bukan hanya berdampak kepada kebutuhan transportasi saja, Kenaikan harga BBM maka akan diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok dan barang kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang artinya, imbas dari kenaikan harga BBM adalah membuat mahalnya barang kebutuhan dan tentu saja menurunkan daya beli masyarakat. Jika pemerintah siap menaikkan harga BBM, harusnya juga siap menanggulangi dampak yang terjadi jika harga BBM dinaikkan, sudah siap dengan infrastruktur pendukung transportasi umum yang membantu masyarakat, sudah siap untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan tetap terjaga"
"Namun, kami menilai pemerintah belum siap menghadapi dampak tersebut. Untuk menanggulangi keresahan rakyat, pemerintah mengeluarkan Kartu Keluarga Sejahtera untuk menjaga daya beli masyarakat kurang mampu. Namun program ini baru dapat menjangkau 430.000 KK dengan uang Rp.200.000,-/KK/Bulan sedangkan jumlah masyarakat miskin berjumlah 28 juta orang, Sehingga tidak akan mampu menanggulangi dampak turunnya daya beli masyarakat sebagai imbas kenaikan harga BBM. Lantas, bagaimana nasib sebagian besar masyarakat korban kenaikan harga BBM?"
Setiba massa aksi di sekitaran gedung DPRD, beberapa perwakilan OKP meminta kepada DPRD untuk hearing terbuka. Aparat keamanan masih bergegas berjaga meminta massa aksi untuk tetap menjaga jarak dengan gedung DPRD. Waktu juga lama, orasi bergantian, keamaan dari massa aksi menjaga para massa aksi. Perwakilan OKP masih meminta hearing terbuka dari pihak aparat untuk ke DPRD. Beberapa wartawan masih meliput. Beberapa intel masih berjaga-jaga, ada yang bernampilan kasual, ada yang gondrong, ada yang berpura-pura jadi wartawan, ada yang bernampilan seperti mahasiswa.
