Lembaga Eksekutif dalam Ketatanegaraan Indonesia

Lembaga eksekutif merupakan salah satu lembaga negara yang paling pokok dan paling di sorot dalam berjalannya pemerintahan di negara Indonesia. Di mana lembaga eksekutif ini sebagai lembaga pelaksana undang-undang yang sudah ditetapkan dan menjalankan fungsi pemerintahan di suatu negara. Lembaga eksekutif ini meliputi presiden dan wakil presiden, menteri, pemerintah di tingkat daerah seperti gubernur, bupati/walikota, camat, dan kades/lurah. Lembaga eksekutif ini lebih kita kenal dengan nama pemerintah. Di dalam  kinerja lembaga eksekutif ini terutama presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kelapa pemeritahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia menjadi tolak ukur bagi berjalannya suatu negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Lembaga eksekutif dapat dinilai dari beberapa faktor yang mudah dilihat yang diantaranya yaitu keadaan ekonomi, budaya, pendidikan dll, yang semuanya itu untuk kesejahteraan rakyat. Tugas dari lembaga eksekutif atau pemerintah ini sebagian besar sudah tertera pada alenia ke empat dalam pembukaan UUD 1945 yang sudah ada pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Lembaga eksekutif juga merupakan lembaga pelaksana undang-undang yang sudah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain di dalam tugas dan kewajiban lembaga eksekutif di negara Indonesia juga melaksanakan/menjalankan undang-undang yang sudah ada. Selain itu didalam UUD 1945 juga sudah disebutkan tugas dan wewenang dari lembaga eksekutif terutama adalah tugas dan wewenang presiden dan wakit presiden. Jadi dalam ketatanegaraan di Indonesia seluruhnya sudah tercantum didalam UUD 1945. Dengan menjalankan UUD 1945 maka kehidupanberbangsa dan bernegara akan lebih baik dan akan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.