Mengungkap Fakta dibalik Politisasi Pendidikan di Indonesia

Berbicara tentang pendidikan di Indonesia, tentu saja akan banyak hal yang masih perlu untuk dikritisi, salah satunya adalah politisasi di bidang pendidikan. Sudah bukan hal aneh lagi setiap pergantian kekuasaan akan diberengi dengan pergantian kebijakan di bidang pendidikan atau dengan kata lain ganti menteri akan ganti kurikulum. Sadar atau tidak akan banyak hal yang terdanpak pada kebijakan ini. Sebagai contoh dengan dalih meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia maka pemerintahan yang berkuasa terkadang memaksakan kehendaknya untuk mengganti kurikulum yang sedang berjalan dengan kurikulum baru dan nama baru. Seolah nama kurikulum tersebut akan lekat dengan nama menteri pendidikan saat itu. Kurikulum Merdeka misalnya dibuat untuk menggantikan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013 atau sering disingkat Kurtilas dengan dalih sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Padahal pada saat itu guru sudah mulai bisa memahami arah kurikulum tersebut dengan mengikuti program guru sasaran, guru inti dan sebagai instruktur kota, provinsi dan nasional. Setelah pergantian kekuasaan dan pergantian menteri maka program itu menguap begitu saja tanpa followup. Sebagi contoh guru yang sudah level instruktur nasional akan tetap mengikuti seleksi guru penggerak seperti guru lain yang tidak berlabel sama. Hal yang sama juga terjadi ketika pemerintah sedang menggadang gadang guru penggerak dan sekolah penggerak sebagai pionir perubahan pendidikan di Indonesia dangan budget yang tidak sedikit, namun ketika berganti menteri maka juga berlaku hal yang sama. Akan ada perubahan dengan dalih "ngapain ganti menteri kalau tidak ganti kebijakan dan kurikulum?".