Rekonsiliasi Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pilpres 2019, Perlukah?

Bahwa pilpres ini bukan sebuah benturan ideologi merupakan dasar yang kuat tidak adanya faktor dominan yang menyebabkan perpecahan bangsa. Ideologi kita tetap Pancasila, pilpres bukan masalah persaingan dan pertarungan agama tapi hanyalah memilih pemimpin yang baik dan lebih baik lagi.

Masyarakat juga melihat bahwa bagaimana dulu kaum reformis 98 punya benturan pemahaman, pemikiran, dan kepentingan yang sangat tajam dengan Orde Baru akan demokrasi dan nasib negara. 

Namun kini para tokoh sentral dan aktivis 98 bergandengan erat dengan para tokoh sentral dan penyokong utama Orde Baru yang tersebar baik di kubu 01 maupun 02. 

Hal ini membuktikan bahwa untuk politik dan kepentingan nasional, apa yang tampak di permukaan hanyalah artifisial belaka. Rakyat tidak pernah benar-benar berhadap-hadapan dalam permusuhan dan kebencian dalam makna sesungguhnya.

Rekonsiliasi hanyalah dagangan para politisi atas bargaining posisi mereka nanti dalam pemerintahan atau lembaga negara lainnya. Seruan rekonsiliasi hanyalah penghinaan pada masyarakat kita yang faktanya sudah sangat dewasa dalam mensikapi perbedaan dalam demokrasi. 

Merekalah para politisi yang menciptakan ketegangan, "permusuhan" buatan, dan seolah-olah perpecahan di antara dua kutub utama yang ada di masyarakat saat ini.

Era cebong dan kampret telah berakhir, janganlah kemudian hal ini dikapitalisasi lagi oleh mereka yang menari di genderang perjuangan rakyat bawah yang ada di kedua kubu. Cukuplah perlombaan ini sudah berlangsung dan berakhir sekarang. 

Saatnya bangsa ini maju ke depan, memperbaiki kehidupan dan perekonomian rakyat. Ada yang berperan dalam pemerintahan, ada yang berperan sebagai oposisi, semuanya berjalan dalam harmoni Indonesia. Adapun peran rakyat adalah mendoakan para pemimpin agar tetap diberi hidayah dan jalan lurus untuk memimpin negeri ini ke depan dengan penuh amanah.

MRR, Bks-28/06/2019