Apa Saja Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi?

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2  UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pengertian

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 UU No. 24 Tahun 2003

"Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945."

Wewenang

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik; dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Namun Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang tambahan, yaitu:

1. memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus (Pasal 157 UU No. 8 Tahun 2015).

Kewajiban

Menurut Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

"Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar."

Kemudian dijelaskan lebih lengkap lagi didalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003

"Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah  melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "

Ayat (3) menyebutkan, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 

1. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
2. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
3. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
4. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
5. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan terakhir, menurut Pasal 11 UU No. 24 Tahun 2003

"Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi  berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan."

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3. UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
4. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
5. https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2 diakses pada tanggal 14 Juni 2019 Pukul 22:45 WIB

Dok.kompal