Hak angket merupakan salah satu keistimewaan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam menjalankan perannya dalam pengawasan dan pengendalian. Fungsi ini memungkinkan DPR untuk menyelidiki penerapan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap berdampak besar dan penting bagi masyarakat, bangsa, dan negara, dan diduga melanggar peraturan yang berlaku.
Prosedur pelaksanaan hak angket oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan DPRD. Menurut undang-undang tersebut, hak angket dapat diajukan oleh minimal dua puluh lima anggota DPRD dari lebih dari satu fraksi. Permintaan hak angket harus disertai dengan dokumen yang menjelaskan isu kebijakan yang akan diselidiki dan alasan untuk penyelidikan tersebut. DPRD dalam rapat pleno dapat memutuskan untuk menerima atau menolak permintaan hak angket.
Secara prinsip, hak angket merupakan bagian dari peran pengawasan DPRD terhadap pemerintah dan pelaksanaan kebijakan publik untuk kepentingan negara dan masyarakat. Ini adalah mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan demokrasi, yang memungkinkan lembaga legislatif untuk mengawasi dan, jika diperlukan, mengoreksi kebijakan dari lembaga eksekutif.
Dengan demikian, hak angket memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengendalian DPRD terhadap penerapan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang berdampak luas bagi masyarakat, daerah, dan negara.
